UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si menghadiri pembukaan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (16/11/22).
Pembukaan Road To Hakordia yang mengangkat tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nawawi Pomolango, S.H.,M.H dan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.
Provinsi Kaltim menjadi daerah pembuka rangkaian kegiatan Road to Hakordia yang rencananya digelar di lima provinsi yaitu Kaltim, Bali, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar).
Puncak Hakordia 2022 akan digelar di Jakarta, pada 9 Desember mendatang, setelah acara pembukaan Road to Hakordia 2022 di Kaltim diisi dengan Seminar Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Melalui BUMD.
Ditemui usai mengikuti kegiatan Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si mengatakan, Pemkab Mahulu mendukung penuh adanya kegiatan Road To Hakordia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Yang terpenting adalah instruksi ini tidak hanya dilakukan pihak pemerintah saja tapi seluruh elemen masyarakat yang ada, maka semua elemen masyarakat harus berperan, jangan justru dari masyarakatnya sendiri membuka peluang untuk orang korupsi, misalnya berusaha menyuap petugas supaya kebutuhan dalam perizinan atau lainnya menjadi lancar itu yang harus kita antisipasi oleh sebab itu sejak dini dilakukan berbagai pencegahan jangan sampai ada terjadinya nya korupsi” kata Wabup.
Lebih lanjut Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si mengatakan, sejalan dengan yang disampaikan Ketua KPK RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen, selain itu juga butuh inovasi dan terus evaluasi untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi.
“Khususnya kita di Mahulu ini terutama di dalam hal perencanaan penganggaran itu harus sudah di maksimalkan sehingga jangan sampai disusun penganggaran yang tidak benar, tidak benarnya seperti di up nominal anggaran tidak sesuai, jadi untuk itu penyusunan anggaran harus sebenar-benarnya tidak bisa juga kita menyusun seadanya atau seasalnya yang menyebabkan kesulitan seperti kekurangan anggaran atau rendahnya kualitas pengerjaan program, dan untuk di perizinan kita sepertinya yang lebih penting lagi bagaimana kecepatan izin keluar selama ini kita masih terkendala jaringan, dan jaringannya yang harus ditingkatkan,” kata Wabup.
Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si berharap semua penyelenggara negara maupun masyarakat terutama di Mahulu saling mengawasi segala kegiatan yang ada, mengawasi terutama untuk bagaimana pembangunan di Mahulu bisa berjalan dengan baik.
“Bukan mengawasi dalam rangka menjatuhkan tapi untuk bagaimana pembangunan kita itu bisa berjalan dengan baik artinya kita sama-sama membangun makanya visi kita itu Membangun Mahulu untuk semua sejahtera berkeadilan,” ujar Wabup.
Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, S.H.,M.H mengatakan momentum Road to Hakordia merupakan momentum yang dapat memperkuat dan mengingatkan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa peran serta masyarakat untuk ikut dalam misi pemberantasan korupsi.
“Ini sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Nawawi.
Ia menambahkan, Hakordia 2022 merupakan salah satu upaya menyampaikan laporan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya, Ia mengajak seluruh instansi dan lembaga pemerintah berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
“Hakordia 2022 itu sekaligus menjadi wujud pertanggungjawaban dan wadah penyampaian informasi tentang upaya pemberantasan korupsi yang telah dijalankan bersama selama ini” ujarnya.
Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi BPK RI Brigjen Polisi Didik Agung Widjanarko, Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti, Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Gorontalo, Bupati/Walikota se-Kaltim. (Prokopim/len/td/adv)
