SAMARINDA– DPRD dan Pemprov Kaltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna ke-50, Senin (14/11/2022) malam. APBD Kaltim disetujui senilai Rp 17,2 triliun.
Jumlah itu terdiri dari sumber pendapatan direncanakan sebesar Rp 13,99 triliun, dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 8,04 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,85 miliar. Kemudian, penerimaan pembiayaan pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 3,2 trillun.
Sementara, pengeluaran yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17,2 triliun. Pengeluaran melalui belanja daerah sebesar Rp 17,03 triliun yang telah direncanakan.
Menanggapinya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, mengatakan besaran APBD Kaltim 2023 tersebut patut diapresiasi. Hal ini menandakan kinerja Pemprov Kaltim dalam menggenjot pendapatan daerah sudah optimal. Hanya saja menurutnya ada beberapa catatan yang juga harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim.
“Berarti pendapatan daerah bagus, tetapi ada pendapatan Silpa yang cukup besar Rp 1,65 triliun berarti tidak terserap, itu ada masalah, nanti kita coba tanyakan. Banyak hal yang tidak bisa saya sebut satu persatu,” ucap politisi Golkar ini.
Lebih lanjut ia meminta pada tahun anggaran 2023 ada pembenahan yang dilakukan Pemprov Kaltim, agar serapan anggaran optimal dengan memperhatikan sejumlah catatan yang dilayangkan melalui interupsi sejumlah legislator Karang Paci.
“Kita berharap seperti yang disampaikan teman-teman dalam paripurna diadakan lelang awal. Karena masalah waktu, kondisi cuaca, bisa berpengaruh kepada pembangunan yang tidak tepat waktu dan terjadi Silpa, kedepan mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang mengapresiasi DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah membahas mendalam APBD 2023 hingga akhirnya dapat disetujui senilai Rp 17,2 triliun.
Ia mengklaim bahwa besaran APBD 2023, adalah yang tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan Bumi Etam. Dengan nilai tersebut ia mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim.
“Kalau saya salah coba di cek, seingat saya dulu pernah Rp 15 triliun tertinggi, lalu turun naik. Sekarang Rp 17 triliun terbesar sepanjang sejarah. Harapan kita anggaran besar ini semoga bermanfaat serta mensejahterahkan untuk masyarakat,” kata mantan legislator DPR RI tersebut.
Namun menurut Hadi, besaran APBD Kaltim 2023 belum cukup untuk ikut serta dalam upaya menunjang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sehingga ia mendorong pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau proyek investasi skala besar.
“Rp 17 triliun tetap kecil dibanding provinsi kita yang luas, oleh karena itu kita berharap tetap bantuan dari pusat dalam bentuk DAK. Proyek-proyek investasi yang besar, karena kita ‘kan menjadi IKN. Kalau bicara IKN Rp 17 triliun tidak ada apa-apanya,” jelasnya.
“Tapi kita tetap bersyukur, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembangunan di kabupate/kota di daerah-daerah yang memerlukan anggaran,” sambungnya.
Tak luput ia menyatakan, catatan dari DPRD Kaltim terkait realisasi PAD, hingga dorongan untuk melakukan lelang lebih awal agar realisasi serapan anggaran optimal, akan menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltim dibawah pimpinan Isran-Hadi.
“Saya dari dulu ingin begitu (lelang diawal), cuman ada persoalan dari pusat mengenai proses atau sistem, kalau prinsip saya lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.(eky/adv/DPRDKaltim)
