PPU – Kepala daerah Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk segera melakukan evaluasi tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemkab PPU. Hal ini berkaitan dengan banyaknya aduan masyarakat soal kinerja pelayanan publik yang menurun.
Hal itu seperti catatan Fraksi Partai Gerindra dan PKB DPRD PPU yang disampaikan saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2023, Jumat (30/09/2022).
Juru bicaranya, Sujiati mengungkapkan beberapa poin yang menyoroti kerja-kerja pemerintahan dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari Plt Bupati Hamdam Pongrewa diminta agar dalam mengemplementasi APBD 2023 berfokus pada pos-pos anggaran yang berpotensi atau urgen untuk kepentingan umum dan bersama.
“Kami kembali mengingatkan efektifitas kerja kepala daerah untuk masa jabatan tinggal 1 tahun, yaitu di tahun 2023. Apresiasi kami sampaikan dengan kurun waktu singkat ini, terhadap percepatan kebijakan yang telah dicapai untuk mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi daerah,” sebut dia.
Pihaknya mengaku telah mengamati situasi dan kondisi keuangan daerah yang semakin stabil dibandingkan dua tahun terakhir ini. Yaitu antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Meski begitu, pihaknya tetap mendorong agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan lagi. Pasalnya, dinilai penerimaan PAD dari retribusi daerah yang ada hingga saat ini belum optimal. Karena pelaksanaannya di lapangan belum tertib dan berkesesuaian.
“Ekspektasi kita adalah kemandirian daerah, jika PAD kita belum melebihi pendapatan transfer, maka ekspektasi tersebut akan menjadi abu-abu dan terlihat buram,” tegas Sujiati.
Di bidang kesehatan, pihaknya masih mandapatkan keluhan-keluhan masyarakan. Seperti ketika ada warga yang berobat rawat jalan maupun rawat inap pelayan kesehatan yang belum optiomal dan terkesan ada pembiaran atau mengabaikan pasien.
Dalam hal ini, pihaknya meminta agar pelayanan tetap ditingkatkan dan optimalkan. Kemudian fasilitas kebijakan yang ada termasuk sarana prasarananya.
“Kami meminta agar para petugas yang melayani di garda terdepan untuk mengingat tradisi baik yaitu 3S (senyum, salam, dan sapa), walaupun kondisi kita sedang sakit hati saat melayani karena pelayan optimal tak pandang kasta,” beber Sujiati.
Lebih lanjut, salah satu fraksi gabungan di DPRD PPU ini mendorong Pemkab PPU agar para satuan di tiap OPD turut aktif dan jemput bola ke Pemerintah Pusat. Ini berkaitan dengan progres dan peluang program bagi PPU dalam mempersiapkan PPU menghadapi situasi dan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Teerakhir, Kami menginginkan adanya evaluasi terhadap kerja-kerja para OPD. Karena Kami mendapatkan informasi internal bahwa para OPD, abai terhadap tugas-tugas prioritas mereka, khususnya dalam mengakomodir kepentingan bagi PPU secara luas, termasuk pelayanan,” ungkap dia.
Sebagai contoh, OPD yang abai terhadap tugas-tugas prioritas mereka dalam mengakomodir kepentingan PPU. Di antaranya pada Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Disprindakop UMKM, Dinas PUPR serta Badan Keuangan dan Aset Daerah( BKAD).
“Tentunya kami tidak sebutkan satu per satu. Tetapi menjadi atensi dan pengawasan kita bersama,” demikian Sujiati. (ADV/sbk)
