SANGATTA – Rapat koordinasi penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kutim dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang terdiri dari Tim Teknis dan Emunerator stakeholder/instansi terkait penunjang yang dilaksanakan di Ruang Rapat DKP Kutim, beberapa waktu lalu.
Sekretaris DKP Kutim Awang Amir Yusuf mengatakan, salah satu metode untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah adalah dengan analisis neraca bahan makanan dan analisis tersebut merupakan penyajian data pangan yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan sejumlah produk pangan perubahan dalam cadangan pangan impor. “Ekspor dan distribusi dengan suatu wilayah pada waktu tertentu,” kata Awang Amir kepada awak media.
Awang menjelaskan, NBM adalah kegiatan peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan suatu program yang terencana. Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk mendukung penyediaan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan melebihi ketersediaan pangan.
Adapun manfaatnya, kata Awang, penyusunan neraca bahan makanan adalah mengetahui jumlah ketersediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi duduk.
Juga dapat mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan dan mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecukupan gizi dan pola pangan harapan dari aspek ketersediaan.
“Hasil dari NBM tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kilogram/kapita/hari, protein per kilogram/kapita/hari dan lemak perkilogram/kapita/hari,” jelas Awang.
Sementara itu, Kabid Distribusi dan Harga Pangan DKP Kutim Guppiansyah mengatakan bahwa tujuan penyusunan NBM antara lain untuk mengetahui jumlah penyediaan, penggunaan dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi masyarakat, sebagai bahan mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan komposisinya berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH), sebagai bahan mengevaluasi pengadaan dan penggunan pangan serta sebagai bahan mengevaluasi kebijakan pangan dan gizi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu diharapkan dalam rangka penyusunan NBM tahun ini perlu adanya kesamaan persepsi serta validitas data dukung dari komoditas pendukung masing-masing stakeholder sehingga akurasi angka NBM yang dihasilkan lebih maksimal. (ref/ADV)
