SAMARINDA– Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Kapolresta Samarinda Kombes PolAry Fadli, Dandim 0901 Kolonel Novi Herdian, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan serta pejabat terkait lainnya menemui warga transmigran, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Jumat (4/11/2022). Kedatangan rombongan menyusul penutupan jalan oleh warga yang berada Jalan Gotong Royong.
“Kami bersama Kapolres dan Dandim memandang perlu, dan sudah waktunya untuk kita turun mengantisipasi kemungkinan dampak akibat pemblokiran dan penutupan jalan atau pemasangan portal,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, kegiatan yang telah berlangsung selama sepekan ini mulai menimbulkan dampak dan berpotensi menimbulkan inflasi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penyebab warga memblokir jalan karena mereka menuntut pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung.
“Pokok putusannya, gugatan warga diterima berupa penggantian lahan 15 ribu meter per segi atau 1,5 hektare per orang dari kurang lebih 118 keluarga,” bebernya.
Karena putusan tak juga dieksekusi (dijalankan) warga mengambil langkah memblokir jalan. Awalnya, lanjut Andi Harun, pihaknya menduga jalan yang diblokir merupakan bagian dari lahan yang digugat warga. Namun setelah diselidiki ternyata tidak ada hubungan antara pemblokiran jalan dengan apa yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung.
Bahkan menurutnya, Pemkot Samarinda telah mengumpulkan semua dokumen yang pernah ada saat pembangunan dan pelebaran jalan, di mana semua dinyatakan clear (selesai dengan baik). Pada saat itu, ungkap Andi Harun, terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan warga yang menghibahkan tanahnya, asalkan semua biaya pemecahan dan pembuatan sertifikat tanah lditanggung oleh pemerintah.
“Alhamdulillah setelah kita jelaskan mereka (warga) bersedia secara mandiri mulai malam ini (Jumat) membuka jalan tersebut,” ucap Andi Harun.
Ditanya dampak yang mulai dirasakan akibat penutupan akses jalan, dia mengatakan truk kontainer yang bisa keluar dari pelabuhan hanya sekitar 16 persen. Itupun bobot tonase hanya 20 ton, jadi kontainer diatas bobot itu tidak bisa keluar karena kapasitas jalan dan bahkan sudah mengakibatkan truk terbalik.
“Kalau sudah 16 persen dari 100 persen mobilisasi kontainer terhambat. Padahal itu (muatannya) kebutuhan pokok masyarakat Samarinda dan daerah lain. Sementara 2 bulan terakhir ini kita konsentrasi menjaga inflasi. Itulah alasan kenapa kami (Pemkot) bersama TNI/Polri mengatakan sudah saatnya turun tangan. Ini dilakukan agar keadaan tidak berdampak pada melonjaknya inflasi,” tutupnya.
Usai menemui warga di Simpang Pasir, Wali Kota beserta rombongan meninjau jalan yang berada di kawasan Jembatan Mahkota II dan sekitarnya.(adv/diskominfosamarinda)
