TANJUNG REDEB– Abrasi yang terjadi di beberapa objek wisata Bumi Batiwakkal menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Sadiah. Ia mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menangani abrasi.
Politikus Partai Golkar ini mengaku, perjuangan mencegah abrasi terus dilakukan, mengingat pulau-pulau yang berada di pesisir Bumi Batiwakkal merupakan salah satu kawasan unggulan dalam sektor pariwisata Berau.
Dikatakannya, jangan sampai rusak karena setiap tahun secara alamiah pasirnya terus bergeser sehingga berpotensi merusak sejumlah fasilitas yabg telah dibangun, seperti yang berada di Pulau Derawan yakni lapangan voli pantai eks Pekan Olahraga Nasional (PON) Kaltim, serta heli pad.
“Ini kan sangat disayangkan, sejumlah fasilitas yang telah dibangun justru hilang tenggelam di bawah permukaan laut,” tuturnya, Rabu (2/11/2022).
Abrasi tidak hanya terjadi di Pulau Derawan saja, titik abrasi lainnya berada di Kecamatan Bidukbiduk dan Kampung Payung-payung di Pulau Maratua. Apabila abrasi terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin akan merusak pemukiman masyarakat yang berada di bibir pantai.
“Setidaknya harus ada pemecah ombak yang diletakkan di sepanjang bibir pantai untuk mencegah terjadinya abrasi,” jelasnya.
Disebutkannya, pemerintah daerah maupun DPRD Berau telah berjuang melakukan penanganan abrasi, namun hal tersebut tidak kunjung tercapai akibat terkendala regulasi yang ada. Selain itu penanganan di kawasan pulau bukan merupakan wewenang Pemkab Berau. “Kewenangan ada di pemerintahan pusat jadi kita tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.
Kendati demikian, diakuinya apabila kewenangan tersebut berada di bawah naungan pemerintah daerah, bukan tidak mungkin penanganan dan pencegahan abrasi telah dilakukan sejak lama. Pihaknya bersama eksekutif sering mendatangi pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi abrasi di beberapa pulau yang ada di Kabupaten Berau.
“Kalau kita bisa, pasti penanganan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu,” sambungnya.
Ia menambahkan, titik terang penanganan abrasi mulai terlihat karena Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V pada tahun 2023 akan melakukan perencanaan sebagai upaya pencegahan abrasi yang terjadi di Pulau Derawan.
“Ini penting dilakukan, karena tanpa perencanaan suatu pengerjaan tidak akan berjalan maksimal,” pungkasnya. (Dez/Adv)
