UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mengapresiasi diluncurkannya Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Mahulu. Kehadiran Kampung KB diharapkan mampu membantu pemerintah menekan angka prevalensi stunting di tingkat nasional yang menyentuh 27,7 persen menjadi 14 persen di tahun 2024.
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Secara nasional prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 di angka 27,7 persen. Di Kaltim, angka prevalensi stunting memang lebih rendah, mencapai 22,8 persen. Namun, Angka tersebut lebih tinggi dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) di bawah 20 persen.
“Prevalensi stunting di Mahulu 7,03 persen. Angka ini terbilang rendah. Namun sebagai daerah yang kurang lahan tandus kita perlu upaya pengurangan stunting,” pesan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh dalam pidato yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Kristina Tening ketika membuka diskusi dan peluncuran Kampung KB di Mahulu, Kamis, 27 Oktober 2022 di Balai Adat Ujoh Bilang.
Oleh karena itu, bupati mengajak seluruh pihak bersinergi mendukung Program Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh kampung di Mahulu. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup sehat, makanan bergizi serta memperhatikan kualitas makanan pada ibu hamil dan menyusui.
Langkah ini dimulai dari penguatan institusi keluarga di tingkat kampung. Selain itu, bupati berpesan kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puskemas, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta penyuluh kesehatan berperan aktif mendampingi, mengedukasi serta sosialisasi kepada ibu muda serta pasangan subur. Terutama dalam rangka mengurangi stunting di Kabupaten Mahulu.
“Jika tidak ditangani dengan cepat dan tetap, maka akan menjadi rantai berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak dan tumbuh kembang otak anak serta berkurangnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh kepada pengembangan potensi di Mahulu,” pesan bupati.
Terlebih, sambung bupati, upaya mendukung keluarga berkualitas ini didukung Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB di Setiap Dewa dan Pengurangan Stunting. Selain itu juga Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Perlu komitmen bersama menghapuskan stunting di Mahulu. Salah satunya lewat dukungan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bekerja sama dengan Dinkes P2KB dan seluruh pemangku kebijakan di Mahulu,” ajaknya.
Mulai Dari Siklus Hidup Manusia
Perwakilan BKKBN Kaltim, Siti Mayasari Hamzah sependapat dengan bupati. Upaya peningkatan sumber daya manusia dan pengurangan stunting dimulai dari pendekatan siklus hidup manusia.
Implementasi langsung pengurangan stunting, jelas Siti bisa dilakukan lewat berbagai langkah. Pertama, bagi keluarga yang berisiko stunting dan tidak mampu bisa diberi asupan makanan bergizi gratis. Sementara, bagi berisiko stunting dari kalangan mampu bisa lewat penjualan makanan bergizi.
“Kita juga bisa memberi contoh mengolah bahan lokal dengan baik untuk mengurangi stunting kepada ibu hamil dan menyusui serta balita,” ajaknya.
Selain itu, Siti berharap para kader Program Kampung Keluarga Berkualitas mampu mengerjakan sejumlah tugas terencana. Di mulai dari penyediaan data, dokumen kependudukan, cakupan keluarga berencana, penanganan lingkungan hidup dan masyarakat.
Siti berharap setiap Kampung KB di Mahulu memiliki rumah data kependudukan sebagai penyedia data yang memudahkan edukasi kepada masyarakat. Terkhusus soal kesehatan dan stunting. Termasuk sarana edukasi masalah kependudukan di sekitar lingkungan.
Karena itu, Siti berharap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Kampung Keluarga Berkualitas didukung semua pihak. Ia melaporkan dari 10 kampung KB di Mahulu, baru 1 kampung yang mendapat klasifikasi paling tinggi yakni berkelanjutan. 9 Kampung KB lainnya masih dikategorikan dasar.
Sebagai informasi. Klasifikasi Kampung KB yang dibuat pemerintah yakni, dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Kader Kampung Berkualitas melaporkan data terbaru berkaitan dengan Program Kampung KB di Mahulu.
“Harapannya bapak dan ibu bisa memperbaharui data rutin di website Kampung KB yang disediakan,” pesannya. (adv)
