SAMARINDA– Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Samarinda berlangsung sejak 15 Oktober hingga 14 November 2022. Regsosek bertujuan untuk mendata realisasi jumlah perlindungan sosial ekonomi dan penghapusan kemiskinan di seluruh Indonesia.
Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, yang tengah melakukan pendataan awal Regsosek di rumah jabatan di Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, pada Jumat (21/10/2022).
Kepada awak media, Rusmadi mengatakan, pendataan Regsosek memang telah ditunggu Pemkot Samarinda. Sebab, hasil pendataan nantinya akan bersinggungan langsung dengan realisasi sejumlah program perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Walaupun pemkot sendiri secara terpisah sudah mengumpulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari Regsosek ini tujuannya untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” ucap Rusmadi.
Mantan Sekprov Kaltim ini menambahkan, Regsosek yang dilakukan BPS Samarinda dinilai akan semakin membantu kerja Pemkot Samarinda. Terutama dalam hal menampilkan data keluarga miskin ekstrem, tidak mampu, kurang mampu, maupun usaha kecil serta koperasi yang dinilai perlu dibantu.
“Kita punya program badan usaha milik RT, selain itu kita punya program 10.000 wirausaha baru. Dengan Regsosek ini, saya kira jadi sangat strategis,” ungkapnya.
Karena menunjang program Social Security Number (SSN) milik Pemkot Samarinda, Rusmadi menilai pendataan Regsosek penting dilakukan. Ia juga menjelaskan, pendataan BPS menyasar per kartu keluarga (KK). BPS sendiri memiliki peta dengan teknologi geospasial, sehingga akan akurat jika ingin melihat jumlah warga miskin di Samarinda.
Terlebih, pendataan dilakukan secara langsung atau door to door, untuk memastikan bahwa keluarga yang didata memang masuk kategori kurang mampu. “Walaupun tadi disampaikan, hasil pendataan akan disampaikan pada proses konsultasi publik,” jelasnya.
“Dan ini keren saya kira. Jadi tidak ada lagi perdebatan di tingkat keluarga. Karena kadang-kadang kita melihat fisik bangunan oke, tapi masuk keluarga tidak mampu. Saya menemukan keluarga seperti itu. Nah, RT menjadi kunci dalam rangka membantu kita untuk Regsosek ini,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPS Samarinda Roosinawati mengungkapkan, saat pertama kali melakukan pendataan, pihaknya mengalami beberapa kendala. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan berbagai cara pendekatan termasuk mendatangi warga termasuk ketua RT di hari libur.
“Harus buat janji dulu. Begitu juga bagi keluarga-keluarga yang mau didata. Karena masih ada yang belum bisa ketemu,” kata Roosinawati.
Disebutkan, selama proses Regsosek ini BPS Samarinda menurunkan 1.327 petugas yang terdiri dari petugas lapangan, pengawas hingga koordinator kecamatan. Ditargetkan, pendataan bisa dilakukan terhadap 259 ribu keluarga yang tersebar di seluruh Samarinda. Dijelaskan pula, data yang dihimpun selama Regsosek akan dibahas dalam konsultasi publik pada triwulan III tahun 2023.
“Jadi, semua keluarga akan dilakukan geo tagging. Bagi yang miskin dan sangat miskin, akan ada foto khusus dan indikator atau keterangan tertentu. Jika tidak hanya geo tagging tempat tinggal saja,” imbuhnya.
“Siapa tahu, saat geo tagging masuk dalam kategori miskin, melalui hasil forum konsultasi publik menjadi tidak miskin,” pungkasnya. (adv/vic)
