SAMARINDA– Guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran atau korupsi, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah sistem pengadaan atau belanja barang dan jasa menjadi daring. Salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
Kini, implementasinya sudah dikembangkan ke pemerintah daerah, diantaranya Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkot Samarinda, yang mulai meyosialisasikan Aplikasi transaksi keuangan pemerintah (ATKP) yang nantinya terintegrasi dengan aplikasi SIPlah.
Sosialisasi SIPLah berlangsung Senin (17/10/2022), di gedung kantor utama Bank Kaltimtara lantai 6, Jenderal Sudirman. Acara
diikuti 300 peserta mulai dari kepala sekolah hingga bendaharawan dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK dari 110 sekolah se-Samarinda.
Direktur Operasional dan Penanggulangan Resiko Bank Kaltimtara, Muhammad Edwin dalam laporannya mengatakan, ekosistem digital yang dibangun pemerintah pusat sangat berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi pemerintah daerah saat ini. Dimana tujuannya mendorong percepatan pemerintah dalam mewujudkan sistem teknologi yang maju dan aman menuju cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai.
“Jadi melalui platform ini kita sudah diatur by system, jadi tidak lagi bersentuhan dengan sistem manual,” kata Edwin.
Dia menambahkan, kehadiran SIPLah diyakini mampu meminimalisasi tindak kecurangan atau bentuk-bentuk penyelewangan lain, karena lebih bersifat transparansi.
Oleh karena itu, sambung dia, Bank Kaltimtara wajib merespons aplikasi ini menjadi bagian dalam menjaga layanan secara berkesinambungan, antara pihaknya bersama Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, sebagai mitra dalam mendukung digitalisasi untuk menunjang kinerja pemerintah meningkatkan pelayanan publik.
Sementara, Wakil Wali Kota Samarinda, Dr Rusmadi dalam arahannya mengatakan, keberadaan aplikasi SIPlah setidaknya belanja kebutuhan sekolah dalam menggunakan anggaran pemerintah sudah bisa lebih tepat sasaran dalam penguatan ekonomi daerah.
Untuk itu, ia mengingatkan agar marketplace SIPlah harus menggandeng Usaha Kecil Menengah (UKM) atau koperasi melalui barang – barang yang ditawarkan dari platform tadi harus produk dari dalam negeri.
“Tujuannya agar ekonomi kita semakin kuat, jadi usaha kecil harus punya komposisi yang besar dalam marketplace ini,” pinta Wawali.
Rusmadi menambahkan, SIPlah hadir bukan saja mengalihkan belanja menjadi cashless, melainkan amanah dari pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa agar kita bisa membelanjakan anggaran sesuai peruntukannya.
“Saya berharap setiap OPD sudah merencanakan mengamankan ekonomi kedepan, termasuk masalah anggaran Bosnas di Diknas harus didedikasikan untuk belanja produk dalam negeri dari UKM melalui aplikasi SIPlah,” kata Wawali.
Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Muhammad Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Ibrohim.(AdvDiskominfosamarinda)
