TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Bubuhan Suara Kukar (Busur-Ku) dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mereka membahas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait Rancangan APBD Kukar 2023.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Busur-Ku memberikan 23 rekomendasi kepada Pemkab Kukar. Rekomendasi terkait permasalahan kemiskinan yang ada di Kukar, yang mana secara simbolis rekomendasi tersebut diserahkan kepada pemerintah dan DPRD Kukar.
“Tentunya (rekomendasi) mengarah ke pengentasan kemiskinan masyarakat Kukar,” ujar Wakil Ketua DPRD Kukar, M Alif Turiadi, Senin (10/10/2022).
Alif menyampaikan, visi-misi yang digaungkan oleh pemerintah daerah saat ini harus sinkron dengan masyarakat. Bagaimana dari data yang terlihat, jumlah data kemiskinan di Kukar yang meningkat. Menurutnya, ini bisa menjadi catatan dan perhatian untuk Bupati Kukar sebagai penyelenggara dan pengguna anggaran.
“Supaya (penggunaan APBD) tepat sasaran,” lanjut Alif.
Dengan asumsi APBD Kukar 2023 senilai Rp 7,2 triliun, besar harapan bisa diimbangi dengan berkurangnya angka kemiskinan di Kukar. Terlebih beberapa OPD terkait juga menyampaikan beberapa langkah dalam pengentasan kemiskinan. (adv/afi)
