TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengalokasikan dua persen dari APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023 untuk mengantisipasi kenaikan harga atau inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sesuai instruksi pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, meski memberatkan namun tetap akan dilakukan. Alokasi anggaran ini katanya, untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah secara tepat sasaran.
Setelah dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 katanya, akan kembali dianggarkan dalam APBD Kukar 2023. orang nomor dua di Pemkab Kukar tersebut belum bisa memastikan nilai konkretnya. Namun dikisaran Rp 100 miliar.
Itu jika APBD Kukar 2023 belum dipotong untuk kebutuhan belanja pegawai. Tetapi jika APBD Kukar 2023 sudah dipotong untuk kebutuhan belanja pegawai, diperkirakan sekitar angka Rp 60 miliar lebih.
Nantinya, anggaran 2 persen yang diamanatkan oleh presiden tersebut, akan menyasar masyarakat yang benar-benar terdampak. Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Makanya ada (verifikasi dan validasi) DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) yang diselesaikan 18 kecamatan, menjadi acuan dan sasaran dua persen itu. Yang pasti untuk penanganan kemiskinan yang jadi prioritas,” tutup Rendi. (afi/adv)
