SAMARINDA– DPRD Katim menyoal tidak hadirnya Gubernur Kaltim dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam beberapa agenda DPRD Kaltim termasuk pengesahan APBD Perubahan 2022.
Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry bahwa Rapat Paripurna ke-38 lalu, mengagendakan penandatangan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Kaltim terhadap rancangan perda Perubahan APBD 2022. Idealnya, kata Sarkowi, yang bertanda tangan adalah Gubernur Kaltim.
“Idealnya yang bertanda tangan Gubernur bukan Pj Sekda. Sangat penting langsung dihadiri Gubernur. Mohon atensinya baik pimpinan maupun Pj Sekda, agar kedepan tidak terjadi pertentangan. Saya harap Gubernur hadir dalam Pengesahan Murnir 2023 nanti,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Politisi Golkar ini juga meminta, Pj Sekda Riza Indra Riadi untuk menugaskan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hadir dalam undangan DPRD Kaltim, terutama Rapat Paripurna Anggaran.
“Karena ini agenda krusial, mohon OPD terkait dihadirkan. Dispenda , BPKAD, Dinas Pendidikan dan PUPR, mereka yang anggarannya besar wajib hukumnya hadir,” tandasnya.
Sementara Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi, menyatakan, akan menindaklanjuti apa yang menjadi atensi DPRD Kaltim terkait kehadiran dalam agenda DPRD tersebut.
“Akan kita tindak lanjuti, beberapa juga sudah kita tindak lanjuti dengan merotasi (kepala) OPD. Dalam waktu dekat juga kita adakan seleksi terbuka. Mudah-mudahan terpilih orang terbaik yang bisa lebih dinamis lagi, lebih berkembang lagi lebih cepat,” terangnya.(eky)
