LONG BAGUN – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) hingga pusat begitu serius menguatkan ketahanan pangan berbasis desa/kampung. Upaya ini bisa terlihat dari dukungan teknis hingga anggaran yang digelontorkan dari APBD hingga APBN. Kepedulian kepada mayoritas penduduk Mahulu yakni kaum petani yang tengah dilanda kesulitan ekonomi.
Di tingkat kabupaten, dukungan program pertanian itu semakin kuat sejak 2021. Kala itu Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh dan Wakil Bupati Yohanes Avun meluncurkan program ladang menetap 10 hektare per kampung dan bantuan biaya tanam. Tahun 2022 merupakan tahun kedua program ini berjalan.
Bupati Bonifasius Belawan Geh berharap semua kampung ikut serta sehingga menciptakan kemandirian pangan berbasis kampung. Roda perputaran ekonomi di kampung bergerak karena Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai pengelola tata niaga beras langsung kepada konsumen.
“Harapannya, ketika pangan tercukupi, kita aman. Tak lagi takut kelaparan. Tidak akan sulit membangun program pembangunan lainnya,” ujar Bupati ketika temu wicara bersama ratusan petani di ladang percontohan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mahulu, Jumat (9/9/2022) malam.
Lebih rinci, program ketahanan pangan Mahulu ini terbagi ke dalam beberapa program. Pertama program ladang menetap 10 hektare per kampung. Targetnya seluruh kampung di Mahulu sebanyak 50 kampung.
Agar program itu berjalan, Pemkab Mahulu menggelontorkan dana minimal Rp 250 juta per 10 hektare/kampung. Bantuan sejumlah Rp 250 juta yang mulai dikucurkan tahun 2021 lalu itu terbagi dan akan disalurkan dalam 5 kegiatan utama. Pengelolaan itu diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu.
Perinciannya ; pertama, biaya pembersihan lahan sekitar Rp 30 juta. Kedua, penebangan Rp 30 juta, ketiga, biaya cincang Rp 25 juta, keempat biaya tanam/menugal Rp 21 juta. Terakhir, biaya operasional pengelola pertanian bagi 8 orang sebesar Rp 8 juta selama 6 bulan sebanyak Rp 144 juta. Besaran jumlah akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.
Tahun perdana program terdapat 143 hektare areal panen padi menetap yang tersebar di 35 kampung. Dari luasan itu didapat hasil panen 26,5 ton beras berbagai jenis seperti ; Abung, Lengasah dan Mayas. Beras itu pun diluncurkan 9 Juni 2022 lalu dan dipasarkan kepada publik dengan harga pembukaan Rp 17 ribu per kilogram.
Pada urusan tata niaga, DPMK bekerja sama dengan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) juga melakukan pendampingan kepada pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Pendampingan meliputi manajerial bisnis sampai pendaftaran badan usaha.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu juga dilibatkan dalam program ladang menetap 10 hektare lewat pendampingan dan penyuluhan para petani. Selain program 10 hektare per kampung, Kepala DKPP Saripuddin menyampaikan Pemkab Mahulu juga menstimulus bantuan biaya tanam Rp 2 juta per hektare yang dimulai sejak 2021. Tahun 2022 ini, bantuan dilengkapi dengan Rp 2 juta untuk 0,5 hektare sawah.
“Tahun 2022 ini disiapkan anggaran Rp 8 miliar untuk bantuan biaya tanam,” ujar Saripuddin, Kamis (15/9/2022).
Di tingkat nasional, dukungan peningkatan ketahanan pangan Mahulu bisa dilihat dari Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Perincian APBN tahun 2022. Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 29 November 2021 itu, mengamanatkan 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani. Diikuti Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.
“Kita di Mahulu sudah terlebih dulu mengawali (stimulus ketahanan pangan) sebelum terbit Perpres itu,” ungkap Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yoga Prasetya ketika temu wicara bersama ratusan petani di ladang percontohan KTNA Mahulu, Jumat (9/9/2022) malam. (adv)
