BONTANG – Lahan pemakaman jenazah Covid-19 di kawasan Baltim, Kelurahan Bontang Lestari menuai polemik dari masyarakat sekitar.
Ini disebabkan di lokasi tersebut sebelumnya merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi warga sekitar, sehingga mereka tidak terima jika di lokasi tersebut dijadikan pemakaman khusus jenazah Covid-19. Apalagi, lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.
Suara aspirasi warga Baltim ini disampaikan wakil rakyat di DPRD Bontang saat melakukan rapat gabungan komisi dengan Pemkot Bontang, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), Senin (19/10/2020) lalu. Mereka mendesak agar Pemkot segera mencari lahan lain untuk dijadikan lahan khusus jenazah Covid-19. Sehingga tidak mencampur adukkan dengan jenazah umum.
“Warga di sana protes. Apalagi lahan yang ditetapkan kemarin itu hanya kebijakan secara lisan. Tidak ada payung hukumnya,” ujar Nursalam, anggota Komisi II DPRD Bontang.
Yang membuatnya semakin protes adalah, tidak adanya tanggapan dari Pemkot Bontang terhadap surat elektonik yang telah dia kirim. Sehingga terkesan tak menggubris suara dari wakil masyarakat.
“Untuk suara sekelas anggota DPRD saja tidak digubris pemerintah, apalagi masyarakat. Padahal saya sudah bersurat. Tidak ada panggilan secara baik-baik atau apapun. Mestinya karena ini perlakuan khusus, saya juga harus diajak bicara, ini tidak ada,” terangnya.
Untuk itu, politisi Golkar ini meminta kepada Pemkot untuk memberikan kebijakan yang tepat terkait lokasi pemakaman jenazah Covid-19 yang tidak dicampuradukan di lokasi pemakaman umum. Dan meminta Pemkot segera menetapkan lahan khusus jenazah Covid-19 di lokasi lain.
“Jangan dicampur, karena pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bontang, Aji Erlynawati mengatakan, akan berkoordinasi lagi dengan Pjs Wali Kota Bontang dan DPKPP untuk mencari di mana saja lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan khusus untuk jenazah Covid-19. (bms/adv)
