PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) tampaknya bakal mengamini pemberian subsidi tarif air bersih untuk masyarakat. Saat ini pengajuan dari Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka masih dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa menilai kenaikan tarif mesti dilakukan PAM Danum Taka. Selain demi pengembangan layanan, kenaikan itu juga dilakukan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 500/K.162/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota se Kaltim.
“Ini situasi yang tidak mengenakkan. Namun, di sisi lain Perumda juga harus melaksanakan tugasnya untuk memperluas cakupan layanan ke masyarakat. Sehingga diperlukan penyesuaian tarif,” ungkapnya baru-baru ini.
Karena itu, ia meminta masyarakat agar tidak bergejolak berlebihan menanggapi rencana yang mulai berlaku per 1 Januari 2023. Pasalnya, lanjutnya, Pemkab PPU akan mengalokasikan anggaran subsidi untuk meringankan beban pelanggan.
“Tidak perlu khawatir karena sebagian tarif akan ditanggung pemerintah daerah melalui kebijakan subsidi,” ucap Hamdam.
Diketahui, secara perhitungan subsidi tarif untuk pelanggan yang diajukan sebesar Rp 7,015 miliar per tahun. Itu untuk kategori rumah tangga I, II, III dan IV.
“Usulan besaran subsidi itu nanti akan dibahas lagi oleh TAPD bersama PAM Danum Taka. Jika dari perhitungan itu, ada kesepakatan, kemudian harus ada persetujuan DPRD,” jelasnya.
Kenaikan tarif dasar air bersih kali ini diperkirakan sekira 25 persen tiap kubiknya per kategori. Dengan adanya subsidi pemerintah, maka kenaikan itu bisa ditekan sebagian. Khusus tarif untuk pelanggan kategori rumah tangga akan dipenuhi oleh pemerintah daerah. “Kenaikan tarif air bersih tidak akan memberatkan warga karena akan disubsidi,” tutupnya. (sbk)
