TENGGARONG – Gelombang penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi. Salah satunya di Kutai Kartanegara (Kukar). Puluhan massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Kukar Bergerak, geruduk DPRD Kukar. Pada Rabu (7/9/2022) siang.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, yang menghadapi puluhan massa, memastikan akan membawa aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah pusat, melalui DPR RI. “Artinya kondisi di lapangan, DPRD akan menampung, dan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Rasid pada mediakaltim.com, Rabu (7/9/2022).
Namun terlepas dari aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Rasid memastikan DPRD Kukar akan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Baik itu melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Termasuk melakukan pengawasan pemberian bantuan pengaman kepada masyarakat yang terdampak. Akibat keputusan presiden yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Fokus kita terkait (penyaluran), bantuan, harus sesuai dan tepat sasaran kepada yang berhak menerima,” tutup Rasid.
Diketahui, pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar. Masing-masing Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dari harga Rp 7.650 per liter. Harga solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (ADV/afi)
