TENGGARONG – Penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus mengalir. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Kartanegara (Kukar) sejak jauh hari sudah menolak keputusan pemerintah pusat itu.
Ketua DPD PKS Kukar, Firnadi Ikhsan mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas. Salah satunya membuat inflasi merangkak naik. Sementara di sisi lain katanya, pemerintah daerah ditekan agar mampu mengendalikan laju inflasi. Namun dengan keputusan yang diambil presiden, dia memastikan inflasi tak bisa dihindari, bahkan laju inflasi bisa tinggi.
“Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan, mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa,” kata Firnadi pada mediakaltim.com, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi untuk menekan laju inflasi. Bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.
Namun, itu bakal jadi tugas berat bagi pemerintah daerah. Dikhawatirkan dengan inflasi yang meroket, membuat daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, warga miskin bertambah, beban masyarakat semakin bertambah. Ditandai beberapa harga kebutuhan pokok mulai perlahan naik, bahkan sepekan sebelum kenaikan BBM diumumkan.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa mendengar harapan masyarakat, agar membatalkan kenaikan BBM,” harap Firnadi.
Terpisah, anggota DPRD Kukar dari PKS, Saparuddin Pabonglean, mengatakan kenaikan harga BBM saat ini tidak tepat waktu, mengingat masyarakat masih dalam proses bangkit secara ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat terpukul dan belum pulih.
“Kenaikan harga BBM pasti akan memberatkan masyarakat, tentunya harga semua kebutuhan juga akan naik,” jelas Saparuddin.
Ia pun mengatakan PKS Kukar tidak anti dengan kenaikan harga BBM, mengingat beban subsidi yang dikatakan pemerintah saat ini sudah membengkak. Namun alangkah baiknya, lanjut Saparuddin, pemerintah bisa lebih cermat, tepat dan proporsional lagi. Terutama dengan dampak yang akan ditimbulkan.
Mulai daya beli masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi, disertai dengan program pengaman masyarakat yang tepat. Untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM tersebut.
Kenaikan BBM juga memberikan dampak terhadap warga Kukar yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi. “Belum selesai dengan susahnya mencari bahan bakar, malah sekarang harga BBM naik,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kukar yang berasal dari daerah pesisir Kukar, Pujiono, turut menyampaikan keluhan yang dirasakan masyarakat pesisir. Yakni masyarakat di Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.
Selama ini nelayan susah mendapatkan solar untuk melaut. Apalagi setelah harganya naik, tentu akan berpengaruh terhadap harga ikan di pasaran. Lantaran biaya operasional yang meningkat, tidak sesuai dengan hasil tangkapan saat melaut.
“Biaya operasional menangkap ikan akan membengkak dan jelas akan ikut menaikkan harga ikan. Dan masyarakat juga lah yang merasakan,” tutup pria berkacamata tersebut. (afi)
