Jumlah kendaraan bermotor di Kaltim tiap tahun selalu bertambah. Tak heran bila konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga terus meningkat. Apalagi aktivitas masyarakat dan perekonomian menggeliat pasca pandemi Covid-19. Kuota BBM tahun ini pun diprediksi bakal jebol.
Peliput: Andi Desky
Tiap tahun jumlah kendaraan bermotor di Kaltim terus bertambah. Terutama kendaraan roda dua, rata-rata bertambah sekitar 230 ribu unit per tahun, dalam lima tahun terakhir. Menurut data Polda Kaltim, total kendaraan bermotor di Benua Etam sampai Mei 2022 mencapai 3,1 juta unit, meliputi sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.
Jumlah kendaraan di Kaltim ini menjadi yang terbanyak di antara provinsi di Pulau Kalimantan. Menurut data Korlantas Polri pada 2021, di Kalimantan Selatan (Kalsel) total kendaraan ada 2.792.326 unit, Kalimantan Barat (Kalbar) 2.727.317 unit, Kalimantan Tengah (Kalteng) 1.576.309, dan Kalimantan Utara “hanya” 166.769 unit.
Di Kaltim, daerah yang paling banyak memiliki kendaraan motor yaitu Kota Samarinda, mencapai 989.862. Disusul Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Sementara Kabupaten Mahulu yang paling sedikit memiliki jumlah kendaraan bermotor, yaitu hanya 344 unit. (selengkapnya lihat infografis kendaraan bermotor di Kaltim).
Jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah di Kaltim membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama solar dan Pertalite otomatis juga terus meningkat. Bahkan konsumsi harian BBM rata-rata secara nasional tahun ini sudah lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum pandemi pada 2019.
Bisa dibayangkan bila 2,5 juta motor di Kaltim mengisi BBM masing-masing 3 liter, maka paling tidak diperlukan sekitar 7,6 ribu kiloliter BBM. Hanya untuk satu kali pengisian. Belum lagi kendaraan roda empat yang pengisiannya lebih besar dari roda dua. Tak heran bila kuota BBM di Indonesia diprediksi akan jebol tahun ini.
Menurut data PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, untuk wilayah Kaltim realisasi penyaluran Pertalite hingga 14 Agustus 2022 sebanyak 390.332 kiloliter, sementara kuota untuk 2022 sebesar 515.402 kiloliter. Artinya, kuota Pertalite di Kaltim tinggal 125.070 kiloliter untuk empat bulan ke depan (September-Desember).
Sementara realisasi penyaluran BBM jenis solar hingga 14 Agustus 2022 sebanyak 138.022 kiloliter, dari kuota tahun 2022 sebesar 206.182 kiloliter. Meski demikian, Area Manager Communication & CSR Regional Kalimantan, Susanto August Satria menjamin pasokan BBM subsidi masih mencukupi untuk masyarakat Kaltim.
“Kami pastikan bahwa stok BBM aman dan proses distribusi terus dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat diharap tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya saja dan tidak melakukan panic buying, karena stok mencukupi,” tuturnya kepada para wartawan di Balikpapan, Kamis (25/8/2022).
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan soal kuota solar dan Pertalite yang diprediksi akan jebol tahun ini. Ia menyebut kuota sampai Agustus untuk solar 15,1 juta kiloliter dan kapasitas konsumsi 1,5 juta per bulan, maka akan habis pada Oktober.
“Kalau kita asumsikan volume dari konsumen mengikuti tren selama 8 bulan terakhir solar 1,5 juta per bulan, kuota 15,1 juta kiloliter akan habis di bulan Oktober, ” kata Sri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).
Demikian juga Pertalite, yang kuotanya 23,05 juta liter akan habis pada Oktober. “Kalau konsumsinya 2,4 atau 2,5 juta per bulannya,” lanjutnya.
Dengan begitu katanya, subsidi energi yang disiapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp 502 triliun juga akan habis. Dia menyebut pemerintah perlu menambah anggaran subsidi kompensasi Rp 195,6 triliun, sehingga menjadi Rp 698 triliun.
Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Presiden Joko Widodo menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk menahan harga BBM naik, di tengah kenaikan harga minyak. Namun situasi katanya, tak terelakkan. Kas keuangan negara sebutnya, sudah menanggung beban subsidi BBM yang naik hingga tiga kali lipat.
SIAPKAN ANGKUTAN UMUM
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menjelaskan konsumsi BBM memang sangat tinggi bila melihat besarnya jumlah kendaraan bermotor di Kaltim. Politisi Partai Golkar itu menilai pemerintah harus segera menyikapi. Bila berkaca ke sejumlah negara katanya, ada aturan pembatasan jumlah kendaraan per keluarga. Namun dia mengakui hal ini berat diterapkan di Indonesia.
Maka menurutnya, Pemerintah Kaltim harus segera membenahi moda transportasi umum untuk perlahan mengubah kebiasaan warga yang menggunakan kendaraan pribadi. “Seperti sejumlah daerah yang memiliki transportasi umum seperti Bus Trans. Semoga dengan adanya IKN bisa dibangun transportasi Bus Trans atau kereta,” jelasnya, Kamis (1/9/2022).
Apalagi sebutnya, pemerintah pusat berencana untuk melakukan pencabutan subsidi BBM secara bertahap. Hal ini tentu akan sangat berdampak pada perekonomian di Bumi Etam.”Ketika subdisi dicabut harga BBM akan mengalami kenaikan. Jika terjadi kenaikan, otomatis akan terjadi inflasi, karena ongkos produksi, ongkos angkut jadi meningkat. Ini perlu penyikapan,” terangnya.
DPRD Kaltim ucapnya, juga telah membahas kemungkinan bila terjadi kenaikan harga BBM dan subsidi BBM ditiadakan. Pengalokasian anggaran di APBD Kaltim untuk memberikan subsidi kepada masyarakat Kaltim adalah salah satu opsi yang menjadi pembahasan.
Namun ungkap pria yang kerap disapa Tio ini, opsi ini perlu untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar tidak terjadi singgungan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menginginkan satu harga BBM di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, HMT Manalu menjelaskan, jumlah kendaraan yang cukup besar di Kota Tepian, menjadi musabab kemacetan. Pemkot Samarinda melalui Dishub katanya, sedang menyiapkan tranportasi umum atau sistem transportasi massal untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
Dia menjelaskan, kepadatan kendaraan ini katanya, tidak berbanding lurus dengan infrastruktur jalan. “Jalan tidak dibangun tiap tahun. Jadi kita mencoba perbaikan angkutan umum. Bus by the service dan by rapid transit. Rencana yang disetujui kemenhub yaitu Buy The Service atau BTS,” jelasnya, Jumat (19/8/2022).
Menurut Manalu, tingginya jumlah kendaraan bermotor ini karena kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor. Sehingga menyiapkan angkutan umum yang baik adalah opsi untuk membiasakan masyarakat Samarinda untuk menggunakan angkutan umum.
“Seperti negara maju dan kota-kota besar memang kita harus menyediakan fasilitas angkutan umum. Dan kita harus berani misal menaikan tarif parkir agar bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Dia mengatakan, jumlah kendaraan bermotor ini bisa semakin bertambah dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara. Meski demikian, ia berharap tiga kota penunjang IKN, yakni Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda dapat merasakan efek pembangunan IKN. (eky)
