SANGATTA – Dua pekan lebih, Jauhar Effendi dilantik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Ini berarti masa tugas tersisa untuk mantan Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim ini 50 hari lagi.
Di masa tugas yang singkat itu, Jauhar mengaku sudah berupaya terbaik baik Kutim. Selepas diangkat sebagai Pjs pada Sabtu (26/10/2020), dia langsung menginventarisasi permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Disimpulkan, selaku Pjs Bupati, dia harus fokus pada utang daerah dan urusan wajib Pemkab terutama penyusunan anggaran.
Untuk itu, dia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekkab Kutim memaparkan kewajiban apa saja yang harus dilakukan Pemkab, selepas itu memastikan proses penganggarannya harus sesuai aturan. “Setelah itu baru kita bicara yang lain,” jelas Jauhar.
Diakui, semua kebijakan yang dia keluarkan selaku Pjs Bupati tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan adanya dukungan berbagai pihak terutama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
Terkait anggaran, dikatakan Jauhar, pihaknya ingin menuntaskan pembahasannya dengan segera. Sebab, pembahasan anggaran ada batas waktu, dan bila tak kunjung disahkan akan mengakibatkan terganggunya roda ekonomi warga Kutim.
“Kalau berlarut-larut (pembahasan anggaran), yang rugi masyarakat Kutai Timur juga. Kalau terlambat bisa-bisa tidak ada perputaran ekonomi,” katanya. Saat dilantik, Jauhar mengaku diembani 3 tugas pokok dari Kemendagri. Pertama, memastikan roda pemerintahan di Kutim berjalan dengan lancar.
Kedua, memfasilitasi pilkada serentak di Kutim sekaligus memastikan netralitas birokrasinya. Terkahir, selaku Ketua gugus Tugas COvid-19 Kutim, dia harus bisa mengembalikan penyebaran Corona di daerahnya. Sebelum ditunjuk sebagai Pjs Bupati Kutim, Jauhar adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Kaltim sekaligus merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo Kaltim. (prs)
