SANGATTA– Menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Fraksi Rakyat Kutim (FRK) menyemarakkannya dengan mengadakan lomba foto jalan dan fasilitas umum (fasum) yang rusak di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menurut Koordinator FRK, Risman, kegiatan tersebut selain sebagai bentuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan, juga menjadi ajang kritik dari masyarakat kepada pemerintah.
“Lomba ini juga mengingatkan pemerintah bahwa mereka mempunyai kewajiban dalam mengatur tata kelola pembangunan, terutama perbaikan jalan juga fasilitas umum yang ada,” ungkap pria yang akrab dipanggil Aco ini, lewat keterangan resminya Jumat (12/8/2022).
Dijelaskannya, Perlombaan itu diadakan bukan tanpa alasan. Pasalnya berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Penataan Ruang tahun 2020 terdapat sekitar 445,75 kilometer jalan rusak berat di Kutim.
“Juga terdapat 74,02 kilometer rusak sedang, 62,68 kilometer rusak, dan 217,55 kilometer dikategorikan baik,” ungkapnya.
Aco menambahkan, masalah aksesibilitas sudah sering kali disuarakan oleh masyarakat melalui kanal media sosial. Teranyar, kerusakan permukaan jalan di wilayah APT Pranoto akibat banjir besar pada Maret 2022 lalu. Daya rusaknya menyebabkan jalan berlubang hingga air menggenang ketika hujan, sehingga kondisi tersebut sangat berpotensi membahayakan pengendara motor dan mobil yang sedang melintas. Ditambah lagi fasilitas umum yang rusak dan sering luput dari pengawasan.
“Selain jalan, FRK juga mengajak untuk peduli terhadap fasilitas umum yang ada, karena setiap dari kita memiliki hak yang sama buat mengakses ruang publik dengan aman serta nyaman. Maka, melalui lomba ini semoga bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan maupun fasilitas umum,” paparnya.
Terpisah, Koordinator Extinction Rebellion Kutai Timur (XR Kutim), Febri menjelaskan, perlombaan ini membuka kembali ingatan warga Sangatta, betapa dahsyatnya dampak banjir yang terjadi. Mulai dari kerusakan jalan hingga kerugian yang tak terhitung nilainya.
“Krisis iklim merupakan pemicu terbesar musibah, yang menimpa warga dewasa ini. Momentum kemerdekaan ini seharusnya menjadi arus balik paling serius bagi pemerintah. Untuk menentukan langkah-langkah konkret menanggulangi krisis iklim,” ungkap Febri.
Karena kenaikan suhu global tidak dapat dihindari, maka pemerintah harus meningkatkan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca lebih ambisius lagi dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Juga bersikap terbuka, dan membuka data situasi serta rencana terkini dalam strategi mengatasi krisis iklim kepada seluruh rakyat. (ref)
