PENAJAM– Angka stunting di Penajam Paser Utara (PPU) saat ini mencapai 27,67 persen. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, sebagai leading sector untuk menekan penurunan stunting di daerah yang sebagian wilayahnya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dan PPU menjadi salah satu kabupaten prioritas, dari 100 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara target yang harus dicapai PPU pada 2024, yakni 14 persen.
Untuk mengejar target itu, DP3AP2KB PPU menyelenggarakan pertemuan koordinasi tingkat kabupaten. Menghadirkan perwakilan tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan wilayah PPU. Ini sebagai salah satu upaya intensifikasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) di fasilitas kesehatan di aula Hotel Aqila, Rabu (13/07/2022).
Sekretaris DP3AP2KB PPU Siti Aminah menjelaskan, koordinasi ini dilakukan dalam upaya mendukung program percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terkait di PPU dalam pelayanan KB.
“Sesuai dengan arahan Presiden, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) ditunjuk sebagai koordinator program yaitu menjadi leading sector percepatan penurunan stunting,” ucap dia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program yang berhubungan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.
Adapun angka prevalensi Kaltim berada di bawah rata-rata nasional, yakni 22,8 persen, sedangkan standar nasional 24,4 persen. Angka tersebut masih tinggi bila mengacu kepada standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 20 persen.
Masih menurut SSGI, ada 4 kabupaten/kota yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda.
Sedangkan 6 Kabupaten dan kota lainnya yang menjadi fokus pada 2021, hanya 50 persennya belum memberikan kontribusi positif atas persentase penurunan prevalansi stunting di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan PPU.
“Kondisi stunting (di Kabupaten PPU) saat ini berada di angka 27,67 persen sedangkan target yang harus dicapai tahun 2024 yakni 14 persen. Sehingga diperlukan kerja keras untuk mengurangi angka tersebut,” sebut dia.
Siti menjabarkan, kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sehingga perlu adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai sektor untuk mencapai target tersebut.
Upaya penurunan angka stunting ini, dapat dilakukan melalui peningkatan kesertaan keluarga berencana untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting.
“Jadi kalau yang sudah stunting, paling tidak, kita mempertahankan jangan sampai terjadi lagi stunting-stunting berikutnya,” jelas dia.
Hal yang juga tak kalah penting yaitu dimulai dari masa pra-nikah, hingga masa balita dalam keluarga. Maka dari itu, saat ini juga tengah digencarkan pelaksanaan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait hal tersebut.
“Karena di situlah adik-adik remaja kita untuk mempersiapkan reproduksinya. Mulai kapan dia mau menikah, sudah direncanakan. Karena berani berencana itu keren. Jadi jangan kita menikah karena bencana tetapi menikah harus direncanakan,” pungkas dia. (sbk)
