PENAJAM – Syahrudin M Noor akhirnya dilantik sebagai Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Langkah pertama yang akan ia lakukan ialah memperkuat tugas dan fungsi pengawasan lembaga terhadap setiap kebijakan Pemkab PPU.
Bertempat di Gedung DPRD PPU, Kilometer 9 Nipah-Nipah, Senin (4/7/2022), janji dan sumpah Syahrudin diambil sebagai bentuk komitmennya dalam menjalankan tugas yang sebelumnya diemban Jhon Kenedi.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD PPU Sementara memimpin jalannya rapat. Sebelum sumpah Syahrudin diambil, Raup mengungkapkan latar belakang pergantian antar waktu (PAW) pucuk pimpinan legislatif tersebut pada seluruh peserta yang hadir.
Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, pengangkatan dan pemberhentian ketua DPRD PPU sisa masa jabatan 2019-2024. “Dengan dasar tersebut, diberhentikan secara terhormat Jhon Kenedi dan diganti dengan Syahrudin M Noor,” kata Raup.
Adapun pengucapan sumpah Syahrudin dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Penajam Jimmy Ray IE. Di bawah kita suci Al-Quran yang dipegang Penyuluh Agama di Kemenag PPU, Arifuddin, Syahrudin mengucapkan sumpahnya untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ada.
Dalam kesempatan itu, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat, atas tercatatnya Syahrudin dalam sejarah demokrasi di Benuo Taka.
“Untuk itu, keberadaannya diharapkan dapat selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan daerah,” ucapnya.
Sesuai dengan pengalaman, Hamdam menyebutkan praktik kepemerintahan tidak selamanya dapat berjalan mulus. Dalam kenyataanya, ada saja masalah atau persoalan yang terkadang memerlukan perhatian dan kerja keras semua pihak. Untuk itu dirinya berharap agar terjalin kerja sama dan sinergitas antara Pemkab PPU dengan DPRD, dalam mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi.
Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara pemerintah daerah dan DPRD, sambungnya, dimaksudkan agar hubungan keduanya berjalan secara serasi, sinergis. Serta saling mendukung dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Dengan begitu, Hamdam mengharapkan pengelolaan pemerintahan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin, dengan kerjasama yang baik diantara eksekutif dan legislatif serta stakeholders yang ada, InsyaAllah tidak ada masalah yang tidak bisa ditangani atau diselesaikan. Selamat bertugas,” ungkap Hamdam.
Ditemui selepas paripurna, Syahrudin mengungkapkan langkah pertama yang akan dilakukan. Salah satunya yang bakal dihadapi ialah beberapa pekerjaan yang sudah menumpuk akan mulai diinventarisasi satu per satu.
“Apa yang menjadi tugas dan fungsi DPRD PPU. Saya rasa, saya akan mengembalikan, menguatkan fungsi dan tugas komisi masing-masing,” tegasnya.
Ia menyadari ujung tombak dalam suksesi pengawasan lembaganya itu ada di tiga komisi yang ada itu. Dari sana, upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa dimonitor dengan seksama.
“Karena mitra-mitra lembaga DPRD, seperti dinas-dinas itu ada di tiap komisi. Tentu kami sebagai pimpinan, kami akan mendukung dan menggonfirmasi pelaksanaan tugas itu sudah dilaksanakan dengan baik,” pungkas Syahrudin.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Kaltim yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kaltim Deni Sutrisno mengatakan sinergi penting dibangun agar program kerja pemerintah berjalan baik dan sukses, terutama program peningkatan kualitas SDM.
“Selamat atas dilantik Ketua DPRD PPU. Semoga kolaborasi dengan pemerintah daerah juga baik,” pesan Deni Sutrisno usai menghadiri Pelantikan Ketua DPRD PPU.
Menurut Deni, dilantik Ketua yang baru, maka sinergi pembangunan juga semakin baik. Apalagi, PPU telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk itu, diharapkan Ketua DPRD PPU yang baru mampu memberikan semangat baru bagi pemerintah setempat, terutama bersama mendukung peningkatan kualitas SDM.
Deni meyakini sinergi Pemkab dengan DPRD untuk kemajuan PPU akan semakin tumbuh, terlebih ditetapkannnya IKN yang menghubungkan PPU dan Kutai Kartanegara. “Kami harapkan jangan jadi penonton. Kita harus siapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” ungkapnya. (sbk/adv/diskominfokaltim)
