PENAJAM- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU) mengimbau para aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. Utamanya dalam kontestasi politik pada 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu PPU Edwin Irawan mengatakan, netralitas ASN bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi ASN itu sendiri. Karena bila ASN tidak netral akan memberikan dampak hukum apabila ditemukan bukti-bukti ketidaknetralan ASN.
“Pada Pemilu tahun 2024 mudahan pelanggaran Pemilu oleh ASN nol atau zero (tak ada),” harapnya, Jumat (1/7/2022).
Edwin menyebutkan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024, kepada para Kepala Perangkat Daerah dan pejabat adminsitrator di lingkungan Pemkab PPU secara virtual pada Kamis (30/06/2022). Dalam pertemuan itu ditegaskan, setiap ASN tidak bisa memberikan dukungan kepada salah satu calon. ASN juga diberikan batasan serta larangan terkait dengan Pemilu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang lalu, terdapat kasus ASN yang tidak netral yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dan telah dilakukan penegakkan hukum (gakum),” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengimbau setiap peserta pemilu untuk tidak membawa rekan ASN ke ruang politik. Karena hal itu akan memberi dampak kepada mereka.
“Bila ASN dibawa ke ruang politik akan memberikan dampak bagi karier ASN itu sendiri,” tegas Edwin.
Terpisah, Pj Sekkab PPU Tohar mengatakan, Pemkab PPU akan memberikan dukungan pada Bawaslu PPU dalam menegakan aturan soal netralitas ASN. Tohar juga memberikan apresiasi terhadap Bawaslu, atas peringatan terkait netralitas ASN pada Pemilu 2024.
Tohar mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan keharusan dan jangan sampai ASN tergoda untuk mendukung salah satu peserta pemilu. “Kami sebagai ASN jangan tergoda karena kiri-kanan. Karena memang kadang ada magnet yang menarik kita agar kita tidak berada ditengah-tengah,” tutupnya. (sbk)
