BONTANG – Komisi II DPRD Bontang melakukan peninjauan ke proyek Pasar Taman Citra Mas Loktuan, Senin (5/10/2020) pagi. Didampingi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop-UKMP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar, peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung sejauh mana progres pembangunan pasar semi modern itu.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, dari hasil pengamatannya, saat ini progres pembangunan sudah 85 persen. Hanya tinggal melengkapi sarana dan prasarana (sapras). Dan hal tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2021 mendatang.
“Dari hasil rapat kami dengan tim asistensi pemerintah daerah, mereka telah menganggarkan kurang lebih 3 miliar rupiah untuk sapras penunjangnya,” ujar Rustam ditemui usai peninjauan.
Selain itu Rustam meminta kepada kontraktor, karena 21 Desember adalah batas akhir pembayaran dari Pemkot, maka diminta pekerjaan harus digenjot untuk segera diselesaikan.
“Kalau bisa dilembur. Karena setelah tanggal 21 Desember semuanya sudah cuti bersama. Dan jika belum terbayarkan, maka akan dibayar tahun depan,” terangnya.
Rustam juga meminta kepada kontraktor dan Pemkot, untuk turut memperhatikan saluran pembuangan limbah sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Pasalnya saat ini pihaknya menerima laporan kawasan permukiman di belakang pasar ikut terdampak banjir akibat adanya proyek ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskop-UKMP, Asdar Ibrahim menyampaikan, pihaknya telah menata bangunan pasar maupun area sekitarnya. Rencananya, tahun depan akan dianggarkan proyek pemagaran agar pasar lebih aman. “Tahun depan peresmian pasar sudah bisa dilakukan. Untuk pemasangan pagarnya bisa sambil berjalan,” tuturnya.
Asdar menambahkan, pihaknya juga telah mendata jumlah pedagang di Pasar Citra Mas. Dimana telah diintegrasikan dengan ketersediaan lapak di bangunan pasar baru. Hasilnya, jumlah lapak tidak cukup dibanding jumlah pedagang yang ada. Sehingga saat ini mereka masih memikirkan solusinya. “Ini perlu kami pikirkan teknisnya nanti seperti apa. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” bebernya.
Ditanya soal dampak pembangunan pasar terhadap warga yang tinggal di belakang pasar, dirinya menyebut saat ini sudah dilakukan penurapan. “Ke depan harus ada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan DPRD. Kita harus duduk bersama untuk membicarakan keluhan masyarakat. Karena pasar ini adalah sarana untuk kepentingan publik,” tandasnya. (bams/adv)
