Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 memang masih 29 bulan lagi. Namun beberapa figur bakal calon gubernur Kaltim sudah mulai bermunculan. Siapa saja yang berpeluang sebagai bakal calon gubernur Kaltim?
Tim Peliput: Andi Desky, Ramlah Effendy
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sementara Pilkada serentak dijadwalkan pada 27 November 2024 atau 29 bulan terhitung sejak Juni 2022.
Meski pelaksanaan masih lebih dua tahun lagi, namun beberapa figur sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa partai politik sudah berancang-ancang menyiapkan bakal calonnya. Seperti pengurus DPD Partai Golkar Kaltim yang menyebut hasil rapat konsolidasi Mei 2022, mengusung Rudy Mas’ud, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, sebagai bakal calon gubernur.
Selain Rudy Mas’ud, Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun juga diprediksi berpeluang menjadi calon gubernur Kaltim. Menurut hasil survei perusahaan konsultan politik, Charta Politika Indonesia, pada 4-12 Maret 2022, elektabilitas Andi Harun cukup tinggi di Kaltim. Andi Harun berada di posisi kedua setelah Gubernur Kaltim Isran Noor.
Survei Charta Politika Indonesia menyebutkan, Isran Noor yang akan mengakhiri jabatan pada 1 Oktober 2023, memperoleh tingkat keterpilihan (elektabilitas) 19,4 persen suara, menyusul Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan 14,4 persen. Sementara Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menempati posisi ketiga dengan 12,4 persen.
Berikutnya, mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memperoleh 9,5 persen, Bupati Paser Fahmi Fadli 5,8 persen, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman 3,9 persen, Wali Kota Bontang Basri Rase 3,8 persen, dan mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol (Purn) yang sekarang menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Safaruddin sebesar 2,3 persen.
Survei Charta Politika yang dilakukan di wilayah Kaltim pada 4-12 Maret 2022, melibatkan 800 responden. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Simulasi dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dengan margin of error sekitar 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Meski memiliki elektabilitas yang tinggi, namun Isran Noor belum memperlihatkan tanda akan kembali maju sebagai calon gubernur. Yang terlihat malah hasrat ketua DPW Partai Nasdem Kaltim ini mengincar kursi capres atau cawapres. Dalam Rakernas Partai Nasdem 15-17 Juni 2022, DPW Partai Nasdem mengusulkan Isran Noor sebagai capres atau cawapres untuk Pemilu 2024.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman Chosiah mengatakan, petahana dari pihak eksekutif memiliki keuntungan untuk meningkatkan elektabilitas. Realisasi visi misi melalui program kerja menjadi alat bantu untuk meyakinkan masyarakat. Hal inilah yang membuat tiga tokoh asal Kaltim unggul menurut survei Charta Politika.
Isran disebutnya, mampu hadir dalam isu-isu nasional seperti isu penghapusan tenaga honorer yang ditentangnya. Ia bersikeras akan tetap mempertahankan non-ASN di Pemprov Kaltim. Atau isu wewenang izin pertambangan yang diusulkan kembali ke daerah. “Beberapa persoalan ini menarik perhatian masyarakat untuk kembali memilihnya,” ujar Budiman.
Sementara Andi Harun dinilai sangat aktif dalam realisasi program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti penertiban bantaran Sungai Karang Mumus, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta sejumlah program realisasi visi misi lainnya yang nyata terlihat oleh masyarakat.
“Petahana pasti dikenal masyarakat. Dan harus dibarengi dengan tingkat penerimaan masyarakat. Andi Harun dengan realisasi programnya dan Isran mengerti apa kemauan masyarakat banyak,” terang akademisi Unmul ini kepada Media Kaltim, Jumat (17/6/2022).
Sementara Hadi Mulyadi katanya, memiliki investasi sosial yang bernilai besar. Hadi dinilai memiliki massa yang loyal dengan segmentasi khusus karena personanya yang agamais. Hanya saja Budiman menyatakan selama ini Hadi masih minim peran. Malah dia menilai pasangan Isran-Hadi kurang harmonis dan rentan “cerai” pada Pilkada 2024.
“Kalau saya pribadi melihat seperti tidak harmonis. Beberapa agenda malah sekda dan jajarannya yang hadir, bukan Hadi. Risiko jadi wakil sangat susah meningkatkan elektabilitas. Karena identik dengan KT 1 kecuali menampilkan sikap berseberangan di public. Tapi kalau kita melihat komunikasi yang ada, sepertinya tidak (berpasangan lagi, Red.),” ucapnya.
Beberapa nama kepala daerah lainnya yang muncul, seperti Basri Rase, Fahmi Fadli, dan Ardiansyah Sulaiman menurut Budiman, akan sulit mendongkrak popularitas dan elektabilitas, meskipun berprestasi. Pasalnya sorotan publik lebih banyak mengarah kepada tokoh di kota pusat pemerintahan, Samarinda. Apalagi bila komunikasi politik sejumlah kepala daerah kurang baik dan tidak mengendalikan alur informasi dan pencitraan.
“Ada juga nama Rizal Effendi, tentu yang jadi pertanyaan apakah konstituennya masih dirawat, apalagi beliau tidak menjabat (wali kota Balikpapan, Red.). Tentu akan sulit karena tidak bisa menggerakkan mesin birokrasi. Jadi tergantung investasi sosialnya,” jelasnya.
Nama legislator DPR RI Safaruddin juga muncul meski persentase elektabilitasnya masih kecil. Padahal Safar juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim yang notebene sudah memiliki mesin politik. Besar kemungkinan sebutnya, PDI Perjuangan akan membangun koalisi dengan partai yang memiliki figur potensial dan menempatkan kedernya sebagai wakil kepala daerah.
Figur lainnya, Rudy Mas’ud juga menjabat Ketua Partai Golkar Kaltim. Partai Golkar dan PDI Perjuangan katanya, merupakan penguasa kursi DPRD Kaltim yang meraih suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Namun, menurut Budiman, akan sulit meningkatkan elektabilitas bila selama menjabat kurang muncul ke publik dengan berbagai perjuangan untuk Kaltim.
Untuk Partai Golkar menurutnya, polemik internal terkait pergantian ketua DPRD Kaltim harus segera dituntaskan agar tidak terjadi “pecah dalam”. Rudy Mas’ud katanya, harus segera melakukan konsolidasi internal dan penguatan partai. Bila tidak, bisa saja Partai Golkar tidak lagi menjadi partai pemenang di DPRD Kaltim dan tidak dapat mengusung sendiri bakal calon pilihan karena kekurangan kursi.
“Nah, kalau di DPR RI yang sering nampak Irwan (Ketua DPD Demokrat Kaltim, Red.), yang lain tenggelam. Agak susah memasarkan kalau tidak ada prestasi, kurang kelihatan. Tapi kan ini masih ada waktu, melalui karya nyata berdasar latar belakangnya untuk tebar pesona,” urainya.
Menyingung Demokrat, Budiman menyatakan partai berlambang mercy ini memiliki figur yang cukup solid, yakni Irwan (anggota DPR RI) dan Syaharie Jaang (mantan wali kota Samarinda), yang meskipun belakangan Syaharie Jaang tak berambisi kembali maju di kancah yang sama.
Terhadap Irwan, Budiman menyebut sering muncul dihadapan publik dengan program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa menjadi “kuda hitam” dalam kontestasi Pilkada 2024. Namun ia menilai Irwan akan memperhitungkan bila harus bertanding dengan seniornya dari kampung halaman yang sama, yakni Isran Noor. Meskipun katanya memiliki basis massa yang berbeda.
Budiman juga menyebut Irianto Lambrie termasuk tokoh yang patut diperhitungkan. Bila kembali ke tanah pengabdiannya sebagai ASN, Gubernur Kaltara periode 2016-2021 ini diyakininya masih memiliki kans yang besar untuk bertarung di Pilkada 2024. Musabab secara primordial dia meyakini dapat mempengaruhi pemilih etnis Banjar yang termasuk etnis dengan jumlah terbanyak di Kaltim.
“Yang jelas kontestasi Pilkada nanti tergantung koalisi yang terbangun. Dan yang menentukan adalah pemilihan wakilnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, ada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu pasangan Andi Sofyan Hasdam – HM Rizal Effendi yang diusung Golkar dan Nasdem (17 kursi), kemudian Syaharie Ja’ang – Awang Ferdian Hidayat didukung Demokrat, PPP, PKB (11 kursi), Isran Noor – Hadi Mulyadi diusung Gerindra, PKS, PAN (14 kursi), dan Rusmadi – Safaruddin didukung PDIP dan Hanura (14 kursi). (eky)
