PENAJAM– Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara (KPU PPU) mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024 lebih besar ketimbang pemilu 2018. Alasannya, karena naiknya kebutuhan pembayaran honor petugas.
Plt Sekretaris KPU PPU Ardimansyah menjelaskan, ada kenaikan gaji ad hoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan lainnya.
Belajar dari periode sebelumnya, tambah Ardimansyah, penambahan honor penting mengingat beban kerja mereka yang tidak ringan dalam menyelesaikan tahapan pemutakhiran data, hingga pemungutan suara.
“Naiknya honor atau gaji petugas tersebut, juga berimbas pada naiknya usulan anggaran yang diajukan, yakni dari Rp 28 miliar menjadi Rp 31 miliar. Ada kenaikan sekira Rp 5 miliar,” ujarnya, Jumat (3/6/2022).
Diketahui pula, kebijakan baru soal honor petugas yang naik hampir dua kali lipat, berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Untuk PPK yang sebelumnya untuk ketua digaji Rp 1,85 juta naik menjadi Rp 2,2 juta, sedangkan anggota dari Rp 1,6 juta menjadi Rp 1,9 juta
Sementara untuk PPS, honor ketua dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,2 juta, dan anggota dari Rp 850 ribu menjadi Rp 1,15 juta. Kemudian untuk petugas KPPS, honor ketua naik dari Rp 550 ribu menjadi Rp 900 ribu, dan honor anggota dari Rp 500 ribu menjadi Rp 850 ribu per orang.
“Anggaran Pilkada sudah kami ajukan sebelumnya, dan tahapan selanjutnya asistensi anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada 30 Mei 2022,” ungkap Ardiansyah.
Adapun soal pencairan anggaran itu baru bisa dilakukan setelah tahapan Pemilu 2024 dimulai, yakni pada Oktober 2023. Sementara pengajuan pencairan dilakukan dalam dua tahap, pada 2023 sekisar Rp 1 miliar dan pada 2024 sekitar Rp 30 miliar.
Anggaran yang dicairkan pada 2023 digunakan untuk tahapan pelaksanaan persiapan seperti peluncuran tahapan, sosialisasi dan perekrutan ad hoc. Pencairan anggaran pada 2024 untuk kegiatan pengadaan logistik, pembayaran honor ad hoc, perekrutan PPS dan KPPS.
“Sesuai perhitungan, dari total anggaran itu paling banyak honor ad hoc PPK, PPS dan KPPS. Selain itu juga bakal ada penganggaran untuk keperluan protokol kesehatan (prokes), sepeti masker dan lainnya, yang nilainya mencapai sekitar Rp 60 juta,” pungkasnya. (sbk)
