JAKARTA – Tim penyidik KPK melanjutkan penahanan terhadap 5 tersangka kasus suap dan gratifikasi pekerjaan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2019-2020.
Menurut Plt juru bicara KPK Ali Fikri, langkah hukum ini dilakukan menyusul penyidik telah menerima surat penetapan perpanjangan penahanan kedua dari Pengadilan Negeri Samarinda. “Dengan begitu penahanan terhadap tersangka ISM (Ismunandar) dkk diperpanjang dari 1 Oktober sampai 30 Oktober 2020,” ucap Ali lewat siaran pers yang diterima Senin (28/9/2020).
Terkait proses penyidikan terhadap kelimanya, Ali menyebut, penyidik masih terus melengkapi unsur pasal yang disangkakan. “Berkas perkara para tersangka segera diselesaikan,” lanjutnya.
Ismunandar dan 6 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap fee proyek infrastruktur oleh KPK, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung Kamis (2/7/2020) di Samarinda, Sangatta, dan Jakarta.
Ismunandar yang kini sudah dinonaktifkan sebagai Bupati Kutim berikut istrinya Encek UR Firgasih serta Kepala Bappenda Musyaffa ditangkap saat berada di sebuah hotel di Jakarta.
Sementara 4 tersangka lain ditangkap di Samarinda dan Sangatta yakni Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, Kadis PU Aswandi, serta dua rekanan yang berperan sebagai pihak penyuap Aditya Maharani dan Deky Aryanto.
Dari OTT ini, penyidik menyita uang Rp 170 juta dan tabungan dari beberapa bank senilai Rp 4,8 miliar. Uang diduga terkait proyek pembangunan yang berlangsung di Kutim.
Walau pengungkapan kasusnya berlangsung di 3 kota, jaksa KPK akhirnya melimpahkan berkas perkara Aditya Maharani dan Deky Aryanto ke Pengadilan Tipikor Samarinda.
Sementara berkas Ismunandar, Encek, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandi, seperti dikatakan Ali Fikri hingga kini masuk dilengkapi penyidik. (red2)
