PENAJAM- Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen untuk segera mengentaskan malaria. Komitmen diperlukan sebab jumlah kasus yang disebabkan nyamuk itu, terus menghantui wilayah yang sebagian dijadikan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pj Sekkab PPU, Tohar mengatakan, telah melakukan pertemuan lintas sektor demi percepatan eliminasi malaria. Kegiatan ini dilatarbelakangi masih tingginya kasus malaria, khususnya di Kecamatan Sepaku.
“Percepatan eliminasi malaria ini harus didukung dari kesiapan seluruh komponen. Jika antar-komponen tidak mendukung, maka percepatan sulit tercapai,” ujarnya, Selasa (24/5/2022).
Kegiatan ini diikuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penanggulangan Malaria antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PPU dengan PT Belantara Subur, PT ITCI Hutani Manunggal, dan PT Balikpapan Wahana Lestari.
Menurut catatan, kasus malaria di PPU pada 2021 berjumlah 1.472 kasus. Sementara menjelang paruh 2022 tercatat sudah 354 kasus. Tingginya kasus ini, menuntut kerja sama lintas sektor, karena ada faktor lain yang mengharuskan fungsi pemerintahan dari organisasi harus terlibat.
“Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini mampu mengidentifikasi persoalan sehingga program dari siapapun mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu adanya percepatan eliminasi malaria khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara,” sebut Tohar.
Lebih lanjut, dr Herdiana selaku WHO Representasi Indonesia menyebut, Bagian Malaria dari WHO memang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan terus berupaya menurunkan kasus malaria. Tujuannya agar IKN menjadi pusat negara yang bebas dari segala penyakit saat waktunya berkegiatan nanti.
“Jadi, untuk malaria ini memang tidak hanya menjadi isu di Indonesia tapi juga global. Secara dunia sepakat untuk mengeliminasi malaria di tahun 2050. Untuk Asia Tenggara tahun 2030. Jadi, untuk Asia Tenggara sedikit banyak tergantung dengan keberhasilan Indonesia,” ungkapnya.
Disebutkan pula, selain wilayah Indonesia bagian timur, Kabupaten PPU merupakan wilayah satu-satunya dengan kasus malaria tertinggi. “Jangan sampai ibu kota negara akan menjadi daerah penularan yang sangat tinggi,” tutup dr Herdiana. (sbk)
