Kurikulum Merdeka mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2022/2023. Banyak persiapan yang harus dilakukan. Yang terberat, bisa jadi mengubah pola pikir para tenaga pendidik yang sejalan dengan misi Kurikulum Merdeka.
Tim Peliput: Andi Desky, Ramlah Effendy, Muhammad Rafi’i, Nur Robbi Syai’an
Sekolah-sekolah antusias ingin menerapkan Kurikulum Merdeka yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 11 Februari 2022. Dikutip dari laman kemdikbud.go.id, sampai akhir April 2022, sudah 101.738 sekolah semua jenjang di Indonesia yang mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri.
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kaltim), Atik Sulistyowati mengatakan, di Kaltim sebanyak 229 SMA negeri dan swasta siap melaksanakan Kurikulum Merdeka. “Sudah mendaftar dan terdaftar. Untuk SMA, Kaltim provinsi pertama yang siap 100 persen,” ungkapnya, Minggu (15/5/2022).
Sebagai persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka, Atik menjelaskan Disdikbud telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menggelar Rapat Koordinasi Kurikulum dan Pendidikan pada 7-10 Maret 2022. “Hasilnya, menyepakati pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada jenjang SMA se-Kaltim,” jelasnya mewakili Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi.
Rapat koordinasi itu diikuti unsur pendidikan yakni seluruh kepala cabang dinas wilayah se-Kaltim, pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA kabupaten/kota se-Kaltim, pengawas SMA, tim Pengembang Kurikulum SMA dan unsur Disdikbud Kaltim.
Upaya lain yang dilakukan katanya, melakukan sosialisasi dan diseminasi proses dan isi dari Kurikulum Merdeka pada satuan-satuan pendidikan melalui tenaga pendidik juga pada tenaga kependidikan dan unsur-unsur yang lain.
Atik mengatakan, sebagai permulaan, Kurikulum Merdeka akan diterapkan pada saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023. Ia mengatakan, dalam kurikulum ini tidak ada lagi sistem penjurusan di kelas X. Penjurusan yang lebih tepatnya peminatan akan dilakukan pada kelas XI dan akan disesuaikan dengan minat, bakat dan potensi sekolah.
“Hal yang sangat utama Kurikulum Merdeka pada garis besarnya adalah pada perubahan pola pikir guru yang mengajar, kolaborasi dan aktualisasi berupa hasil proyek para peserta didik-lah yang memegang peran keberhasilannya,” jelasnya.
Kurikulum Merdeka katanya, dilaksanakan sesuai dengan tahapan kemauan dan kemampuan sekolah dalam pelaksanaannya, juga sesuai dengan rekomendasi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek.
Meskipun seluruh jenjang SMA negeri dan swasta se-Kaltim akan melaksanakan Kurikulum Merdeka, penerapannya akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Tidak semua melaksanakan secara seragam. Tetapi akan terbagi menjadi tiga (tahap), yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.
Ia menambahkan, sistematika pembelajaran pada kurikulum merdeka akan dipandu dengan modul dan platform yang ada. Sehingga dapat memudahkan para tenaga pendidik, peserta didik dan stake holders untuk melaksanakan mengikuti, mengontrol, dan melakukan evaluasi secara terbuka.
Untuk jenjang SMP, Disdikbud Samarinda menyatakan SMP negeri di Samarinda siap menerapkan Kurikulum Merdeka. Kepala Bidang (Kabid) Pembina SMP Disdikbud Kota Samarinda, Barlin Kesuma mengungkapkan, untuk tahap pertama ada 39 sekolah yang menerapkan kurikulum baru ini.
“Di Samarinda ada 48 SMP negeri dan semua memilih kurikulum baru. Ada SMP swasta, juga termasuk Sekolah Penggerak. Hanya saja yang baru mendapat SK (Surat Keputusan, Red.) dari kementerian (Kemendikbudristek) tahap pertama baru 39 sekolah,” jelasnya kepada Media Kaltim, Kamis (12/5/2022).
Barlin menerangkan Sekolah Penggerak yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se-Kaltim dari tingkat TK/PAUD hingga SMA telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2021. Total ada 49 Sekolah Penggerak di Samarinda dari seluruh tingkatan yang sudah menjalankan Kurikulum Merdeka.
Sekolah Penggerak adalah sebuah program upaya Kemendikbudristek untuk mewujudkan visi pendidikan dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
“Secara umum mereka (Sekolah Penggerak) yang sudah wajib melaksanakan Kurikulum Merdeka. Sekolah Penggerak diberi SK (Surat Keputusan Kemendikbudristek) mulai 2021, berarti sudah tahun kedua melaksanakan Kurikulum Merdeka. Sementara yang tahun 2022, baru mulai tahun ajaran baru Juli nanti,” terangnya.
Ia menjelaskan secara garis besar perbedaan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah pendekatan proses belajar mengajar yang menggunakan metode Project Based Learning (Pembelajaran Berbasis Proyek).
“Mata pelajarannya tidak padat, lebih mengedepankan esensial materinya yang bisa dipelajari sendiri, muatannya lebih ringan. Karena sudah tidak ada lagi ujian nasional, jadi lebih kepada pengayaan,” jelasnya.
Ciri lainnya kata Barlin, yakni ada tema-tema yang harus dipilih oleh sekolah. tergantung kondisi di sekolah tersebut. Ada 7 tema, yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Suara Demokrasi, Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI dan Kewirausahaan.
Satuan pendidikan jelasnya, diberikan kewenangan untuk menentukan tema yang diambil untuk dikembangkan, baik untuk setiap kelas, angkatan, maupun fase. Jumlah tema proyek profil pelajar Pancasila yang diambil oleh sekolah/madrasah diatur dengan ketentuan. SD wajib memilih minimal 2 tema untuk dilaksanakan per tahun. Sementara SMP dan SMA wajib memilih minimal 3 tema per tahun.
“Kami menyediakan workshopnya sebelum tahun ajaran baru supaya tahu penerapannya. Ada platform Merdeka Belajar semacam aplikasi guru dan siswa didalamnya ada kumpulan materi, soal kuis dan pengayaan,” paparnya.
Lebih lanjut Barlin menyampaikan Kurikulum Merdeka dapat dilakukan bahkan di luar sekolah. Karena implementasinya yang menggunakan teknologi maka akan ada kendala yang akan dihadapi satuan pendidikan.
“Guru dan siswa yang masih terbiasa dengan materi dan cara lama itu akan terkendala. Guru di sini sebagai fasilitator karena meterinya ada di aplikasi. Tapi saya rasa dalam beberapa tahun pasti akan terbiasa,” pungkasnya.
Sementara di Kutai Timur (Kutim) sebanyak 244 sekolah siap menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru Juli 2022. Memang, tidak semua sekolah di Kutim bisa mengimplementasikan kurikulum ini. Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim melakukan seleksi bagi sekolah yang siap.
Saat seleksi ditutup April 2022, yang mendaftar implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri jenjang TK ada 6 sekolah, KB ada 1 sekolah, PKBM ada 2, SKB ada 2 sedang SD sebanyak 179 sekolah. Sementara itu, untuk jenjang SMP ada 60 sekolah.
“Masing-masing jenjang ini ada yang memilih mandiri belajar, mandiri berubah, serta mandiri berbagi kembali kesiapan sekolah dari hasil asesmen,” ujar Plt Kepala Disdik Kutim, Irma Yuwinda. Sekolah yang belum siap tambahnya, bisa ikut pada tahun ajaran berikutnya.
Irma Yuwinda mengatakan, Kurikulum Merdeka merupakan langkah peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang sudah menerapkan dalam regulasinya mampu mendorong sekolah lain agar mencapai syarat yang diberlakukan.
Yuwinda juga menyebutkan, target kurikulum itu dicapai 3-4 tahun ke depan, yakni dengan lima intervensi yang sudah ditentukan. Di antaranya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas. Kemudian pendampingan asimetris, diajari merencanakan berbasis data, pembelajaran paradigma baru, dan tentunya digitalisasi sekolah.
“Program ini merupakan katalisator percepatan hasil belajar. Hasilnya tetap meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat belajar siswa secara holistik,” ujarnya kepada Media Kaltim.
Irma menambahkan Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Kemendikbudristek dalam mengatasi krisis pembelajaran yang diperparah adanya pandemi Covid-19. Krisis pembelajaran meningkatkan kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi serta mengakibatkan hilangnya pembelajaran (learning loss).
“Untuk menjawab krisis pembelajaran itu, Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka,” papar Irma didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kutim, Uud Sudiharjo
Ia mengatakan, arah kebijakan Kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi yang esensial, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. “Juga memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik,” jelasnya.
Irma menyebutkan sekolah-sekolah di Kutim siap menerapkan pola pendidikan Merdeka Belajar kepada para anak didiknya. “Secara garis besar satuan pendidikan di Kutim siap menerapkan Merdeka Belajar dari kementerian pada tahun pelajaran yang akan datang, dimana tahun ajaran yang ujian nasional dihapus dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum,” paparnya. (eky/ref)
