Pemerintah tidak menerapkan Kurikulum Merdeka secara serentak di Indonesia. Sekolah masih diberikan tiga pilihan, yaitu menggunakan Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau Kurikulum Merdeka. Pemerintah juga memberikan kesempatan sekolah untuk mengadakan pembelajaran Kurikulum Merdeka secara mandiri.
Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu SMP Disdikbud Kutai Kartanegara (Kukar), Emy Rosana Saleh mengatakan, dari 145 SMP negeri dan swasta di Kukar, ada 5 SMP yang siap menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Yakni masing-masing SMP 3 Tenggarong, SMP 3 Tenggarong Seberang, SMP 2 Kembang Janggut, SMP Evans Indonesia Kota Bangun, dan SMP Syarif Hidayatullah Muara Badak.
Karena mendaftar secara mandiri kata Emy, kelima sekolah ini akan mendapatkan perlakuan berbeda, seluruhnya dilakukan secara mandiri. Berbeda dengan Sekolah Penggerak yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah, seperti mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kinerja dan mendapatkan pendamping langsung dari ahli.
Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) lanjut Emy, dari 473 SD di Kukar, sebanyak 70 SD yang siap menjalankan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Angka ini lebih banyak dibandingkan jumlah SMP di Kukar. Terkait SD yang menjalankan dengan pembiayaan dan pendampingan dari pemerintah masih menunggu pengumuman resmi pada Juni.
Dia mengatakan, Kemendikbudristek juga sudah membuka program Sekolah Penggerak, yakni sekolah-sekolah yang diseleksi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Nantinya sekolah yang menerapkan program ini, bisa menjadi pilot project di Kukar.
Program ini sudah dibuka sejak tahun lalu. Tahun ini, pendaftaran program Sekolah Penggerak angkatan 3 secara nasional ditutup akhir Maret 2022. Kemudian diumumkan pada Juni 2022. “Nanti (sekolah yang terpilih) akan mengimbaskan kepada sekolah yang belum menerapkan,” ujar Emy mewakili Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afriliannoor.
Emy berharap dengan adanya penerapan Kurikulum Merdeka, kemampuan literasi membaca siswa dan siswi semakin meningkat. Disertai dengan kemampuan berpikir kritis. Dia juga berharap baik siswa dan guru bisa melek teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.
Emy menjelaskan, Kurikulum Merdeka lebih kepada penerapan berbasis teknologi. Bagaimana sekolah dilihat kesiapan perangkat teknologi dalam proses belajar dan mengajar. Tiap guru wajib mengunduh platform Merdeka Belajar. Dari sana para guru melakukan aktivitas dalam mencari bahan ajar, buku panduan, dan melakukan asesmen kepada siswa-siswinya.
“Siswanya mengerjakan penugasan berinteraksi dengan berbasis teknologi. Kemudian dari sisi mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Di Kurikulum 2013 tidak ada,” lanjut Emy saat Media Kaltim ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.
Selain itu, Kurikulum Merdeka lebih kepada penerapan pembelajaran berbasis tematik. Terintegrasi dengan beberap mata pelajaran sekaligus. Diperlukan kesiapan guru untuk membuat silabus, kesiapan perangkat pembelajarannya. Karena itu saling berkolaborasi.
Siswa-siswi pun wajib dan mampu mengimplementasikan proyek profil Pancasila. Salah satu hal yang baru dan harus dipenuhi di Kurikulum Merdeka. Meskipun secara bertahap, tahun depan Emy memastikan kurikulum baru ini akan berjalan untuk seluruh SMP di Kukar. (afi)
