MAHULU – Hujan deras telah menjadi gerimis kecil ketika Catur Nuristiklal (31), menghentikan mobil berpenggerak ganda yang ia kemudikan. Pandangannya tertuju ke sebuah kendaraan roda empat yang terjebak lumpur di depan. Catur lantas keluar dari mobil. Ia sadar, perjalanannya menuju Kutai Barat harus terhenti di Kampung Mamahak Teboq, Ruas Tering-Long Bagun, Mahakam Ulu.
Pada Jumat (25/3/2022), Catur sebenarnya sudah berusaha memprediksi cuaca sebelum berangkat dari Ujoh Bilang, Long Bagun. Langit tidak terlalu panas, tidak pula mendung. Ia memutuskan untuk melintasi jalur darat sepanjang 143 kilometer tersebut.
“Sekalinya, di tengah perjalanan hujan. Ya, sudah. Mau bagaimana lagi,” jelas Catur kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Rabu (30/3/2022). Ia berencana pergi ke Samarinda bersama bapak mertua untuk menjemput istrinya. Setelah dua jam berupaya keluar dari jebakan lumpur, Catur baru bisa melanjutkan perjalanan. Total waktu yang ia habiskan untuk jarak kurang lebih Samarinda-Bontang tersebut adalah sembilan jam.
“Beberapa orang bahkan sempat bermalam karena tidak bisa lewat. Lumpurnya sampai sepaha,” imbuh Catur yang membagikan pengalaman tersebut di media sosial.
Keluhan akses darat di Mahulu yang rusak berat sudah diketahui Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun. Wabup mengatakan, pemkab terus mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. “Kami tidak menutup mata dengan keadaan seperti itu. Saya pun selalu menggunakan jalan darat jadi tahu kondisinya,” jelas Yohanes Avun ketika ditemui di Samarinda.
Menurutnya, ada sejumlah penyebab. Pertama, faktor cuaca yang terus hujan. Akses Tering-Long Bagun yang tak semuanya beralas aspal jadi berlumpur. Kedua, jalan poros belum memiliki status. “Karena belum berstatus, kami menganggap ruas jalan dari Tering-Long Bagun adalah kewenangan Balai Besar (Kementerian PUPR) sekarang,” kata Avun.
Walaupun demikian, Wabup telah mengambil langkah cepat. Ia meminta UPTD Alat Berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mahulu menangani kerusakan. Akan tetapi, distribusi alat berat terkendala. Air pasang sedang tinggi-tingginya di Sungai Melaham.
“Memang berat untuk menangani ruas sepanjang itu. Hanya berapa unit alat berat yaitu sebuah ekskavator dan satu buldoser,” kata dia. “Pemkab tentu siap memperbaiki di ruas yang belum sempat ditangani APBN,” sambungnya.
Kerusakan jalan di ruas Tering-Mahulu juga dibahas di Gedung E, DPRD Kaltim, Samarinda, pada Rabu, 30 Maret 2022. Anggota legislatif, eksekutif, hingga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPPJN) Wilayah Kaltim hadir. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, meminta agar pembangunan jalan tidak hanya mengacu anggaran karena tidak akan mencukupi. Ruas antarkabupaten ini cukup panjang sehingga perlu dipertimbangkan efektivitas pembangunan.
“Pengaspalan nanti pada September, November, Desember. Jadi kalau musim hujan, rusak lagi. Bolong lagi,” terang politikus PDI Perjuangan itu.
Perempuan dari daerah pemilihan Kubar-Mahulu ini menyarankan, anggaran miliaran rupiah lebih baik digunakan untuk penanganan yang efektif. Contohnya, pembangunan jalan cor beton di daerah tertentu tetapi tahan lama. Pilihan ini lebih baik ketimbang membangun jalan panjang tetapi banyak perbaikan. Veridiana juga meminta kendaraan yang over dimension and over load (ODOL) segera ditertibkan karena turut memperparah kerusakan. Ia menyarankan, angkutan perusahaan bermuatan besar melalui Sungai Mahakam saja.
“Seperti truk CPO. Kalau terguling, bukan salah jalan tapi muatan yang berlebihan,” sambungnya.
Wabup Avun menyampaikan keluhan serupa. Ia meminta perusahaan besar membawa alat dan barang melalui Sungai Mahakam. Mengenai penertiban, ia menyerahkan kepada kepolisian. Avun khawatir, jalan yang belum sepenuhnya rampung kian parah karena truk dengan muatan berlebih.
Pemkab Mahulu juga disebut akan menyiapkan pos-pos pengetatan kendaraan. Sebelum direalisasikan, dibahas dahulu di jajaran pemkab. “Bisa juga begitu. Jadi kalau (kendaraan over load) masih lewat, ada sanksi dan denda. Nanti dibahas dulu sampai tuntas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Jalan Perbatasan Kaltim, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Irawan Daya Putera menjelaskan, panjang ruas Tering-Long Bagun adalah 143 kilometer. Perinciannya adalah Tering-Batas Kubar Mahulu sepanjang 37,7 kilometer dan Batas Kubar-Ujoh Bilang sepanjang 105 kilometer. “(Paket) yang on going sekarang yaitu Long bagun-Tering 1,” kata Irawan.
Kegiatan ini adalah kontrak tahun jamak 2020-2022. Nilainya Rp 95 miliar dengan panjang pekerjaan 15 kilometer. Irawan menyampaikan, progresnya sudah 50 persen dan diharapkan selesai akhir 2022. “Di dalamnya ada tiga jembatan dengan bentang 40 meter dan dua jembatan bentang 20 meter,” imbuhnya.
Pada tahun ini pula, kontrak tahun jamak baru untuk ruas Tering-Long Bagun. Kontrak Long Bagun-Tering 3 sepanjang 15 kilometer sementara Long bagun-Tering 4 dan 5 sepanjang 12,5 kilometer masing-masing. Paket tersebut ditargetkan rampung pada 2024.
Kepala BBPJN Wilayah Kaltim, Junaidi, menambahkan, pekerjaan ruas Tering-Mahulu berskema tahun jamak agar tuntas. Jalur ini akan jadi jalan utama mulai dari Kalbar, Kaltara, menuju ibu kota negara. Junaidi menyampaikan, permasalahan yang dihadapi masih seputar dana. Ada skala prioritas untuk membangun ruas Tering-Long Bagun. Mengenai belum adanya status jalan, hal itu disebut untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah provinsi hingga daerah dapat terlibat.
Permasalahan ini juga dibahas DPRD Mahakam Ulu. Senin, 29 Maret 2021, DPRD mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) komisi gabungan bersama Dinas PUPR dan UPTD Alat Berat Mahulu. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Martin Hat, dihadiri Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan, Ketua Komisi II Bo Himang, beserta para anggota yaitu Milang Hidang dan Petrus Higang.
Martin menyatakan, RDP diadakan karena banyaknya keluhan warga. Sudah lebih sepekan, beberapa titik jalan poros Kubar-Mahulu seperti di simpang RTC–Mamahaq Besar dan tanjakan Sungai Kelavang di Kecamatan Laham rusak parah.
Sekretaris Dinas PUPR Mahulu, Margono, mengatakan kendala yang dihadapi adalah status jalan. Belum jelas apakah jalur itu jalan kabupaten, provinsi, atau pusat. “Status jalan masih quo,” ujar Margono.
Sebagai informasi, titik jalan yang masih tanah dan rusak ini merupakan satu-satunya akses darat penghubung Kubar–Mahulu. Sebelum digunakan sebagai jalan umum, jalur itu dibuka perusahaan kayu dan kelapa sawit.
“Jangan sampai perusahaan ikut menggunakan tapi pemerintah yang babak-belur memperbaiki,” ingat Ketua Komisi II, Bo Himang. DPRD menyarankan kepada Dinas PUPR Mahulu untuk berkoordinasi dengan perusahaan setempat.
Sementara Novita Bulan selaku ketua DPRD meminta Dinas PUPR Mahulu bersama UPTD Teknis Alat Berat, swasta, BBPJN menyinkronkan perencanaan, perbaikan, serta pemeliharaan jalan hingga ke perbatasan Kecamatan Long Apari. (kk)
