SAMARINDA– Puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Samarinda, menggelar aksi demonstrasi di simpang 4 Mall Lembuswana Samarinda, Minggu (27/3/2022). Aksi digelar untuk mengkritisi berbagai persoalan yang tengah terjadi di Tanah Air.
Mulai dari kisruh minyak goreng (migor), stabilitas harga dan pasokan pangan yang selalu menjadi masalah rutin setiap tahun jelang Ramadan dan Lebaran. Hingga bola panas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang menurut KAMMI, meresahkan masyarakat serta berpotensi mencederai amanat reformasi dan konstitusi negeri.
Menurut Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Samarinda, Jamiah, selama ini pemerintah terkesan panik dalam mengendalikan harga minyak goreng. Alhasil, regulasi pengendalian harga minyak sering berubah-ubah.
Terbukti pada Rabu (16/3/2022), pemerintah menghentikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan setengah hati, sebab hal ini seolah membenarkan adanya aktivitas penimbunan maupun ekspor ilegal yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Padahal, lanjut Jamiah, indikasi penyimpangan sudah ada dari hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, yang menyebutkan 3 perusahaan diduga mengekspor minyak goreng kemasan dalam jumlah besar keluar negeri. Tindakan ini jelas-jelas melawan hukum serta mengabaikan kebutuhan pasar domestik.
Dalam keterangan resminya, Jamiah juga mempertanyakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga komoditas kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik, mulai dari minyak goreng, gas, kedelai, daging, cabai, serta beberapa komoditas lainnya.
Hal ini merupakan fenomena yang terus berulang menjelang Ramadan. Jika pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga, lanjut dia, dikhawatirkan akan terjadi inflasi dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi. “Pemerintah harus melakukan upaya khusus agar masyarakat tidak semakin terbebani di tengah badai Covid-19 yang masih melanda,” katanya.
Di lain sisi, wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden 3 periode terus bergulir, padahal bertentangan dengan semangat reformasi. Amandemen atas UUD 1945 mengamanatkan agar masa jabatan presiden hanya maksimal 2 periode saja. Oleh karena itu, wacana penundaan pemilu dinilai tidak memiliki basis argumentasi yang memadai, sehingga wacana ini patut ditolak, sebab tidak terdapat hal-hal darurat yang mengharuskan penundaan pemilu.
Selain berorasi, demonstrasi diwarnai dengan sejumlah aksi, seperti membakar tandan dan daun sawit. Termasuk upacara penurunan foto presiden dan menaikan bendera merah putih. “Aksi membakar buah sawit ini, sebagai simbol atas kekecewaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai masih gagal mengatasi kisruh minyak goreng, sementara kita tahu bahwa Indonesia adalah negara penghasil buah sawit yang cukup besar, tapi nyatanya rakyat menjerit akibat minyak goreng,” ungkap Jamiah.
Sementara aksi penurunan foto presiden merupakan simbol bahwa presiden sekarang sudah cukup sampai periode ini saja. Tidak perlu menabrak konstitusi untuk melanggeng ke periode ketiga.
Massa KAMMI membubarkan diri sekitar pukul 18.00 Wita, sembari membersihkan sisa-sisa atribut aksi yang terpakai. (rls)
Menyikapi berbagai persoalan di atas, maka KAMMI se-Samarinda menuntut:
- Mendesak pemerintah mengusut tuntas dan menindak tegas mafia minyak goreng
- Menuntut pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang ramadan
- Menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode.
