SAMARINDA- Rapat dengar pendapat Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan pada Selasa (22/3/2022), mengungkap masalah penting dari aktivitas Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda.
Lewat keterangan reaminya, anggota DPD RI dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni mengatakan, dari hearing itu, terkuak fakta bahwa dibawah koordinasi Kemenhub, bandara kebanggan warga Samarinda itu, merugi setiap tahunnya.
“Kemenhub sendiri yang memaparkan fakta bahwa sejak awal lokasi bandara itu beserta bangunannya sudah bermasalah. Kemudian, bandara itu merugi setiap tahunnya sekira Rp 100 miliar untuk memperbaiki landasan pacu,” ucap Aji Mirni.
Kemungkinan karena faktor itulah, sampai sekarang Bandara APT Pranoto masih dikelola oleh Kemenhub, belum diserahkan ke Angkasa Pura.
Diketahui pula, hingga kini Kemenhub tengah mencari solusi agar pengelolaan Bandara APT Pranoto tidak terus merugi. “Proses hibah bandara APT Pranoto ke Pemprov Kaltim, untuk selanjutnya dikelola Angkasa Pura, belum menemukan titik terang,” kata Aji Mirni.
Disatu sisi, lanjut dia, Pemprov Kaltim sudah kebelet menjaring PAD dari pengelolaan bandara.
Pada 2022 ini, Ditjen Perhubungan Udara menganggarkan Rp 100 miliar untuk memperbaiki fasilitas sisi udara. Meliputi runway, taxiway, dan apron. Sebelumnya di 2021, telah dianggarkan perbaikan dan taxiway baru, karena taxiway yang lama tak memenuhi syarat.
Tahun 2021 juga, Kemenhub mengalokasikan anggaran kegiatan pembuatan pararel dan right angle taxiway Bandara APT Pranoto senilai Rp 88,62 miliar. Infrastruktur lainnya yang dibiayai lewat Sukuk Negara adalah pembuatan sistem drainase Rp 69,5 miliar. Saat itu, perbaikan drainase rampung dikerjakan.
Saat Aji Mirni melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto, ia dihadapkan langsung pada beberapa persoalan yang tengah dihadapi oleh manajemen bandara.
Pertama, terdapat obstacle atau halangan di perpanjangan runway 04 berupa bukit (jalan menuju Kelurahan Kampung Budaya Pampang) dengan kemiringan (slope) 4%, pepohonan dan tiang Listrik PLN dengan kemiringan (slope) 6,9%.
Ketinggian obstacle tersebut melebihi standar keselamatan penerbangan; dimana batas maksimal kemiringan (slope) 2% dengan divergen 12,5% melebar dari ujung runway strip.
“Kondisi itu jelas mengancam keselamatan penerbangan saat pesawat melakukan proses pendekatan untuk mendarat,” jelasnya.
Kedua, kembali terdapat halangan di perpanjangan runway 22 (approach area), berupa Tower BTS Indosat, dengan kelebihan ketinggian sekitar 43 meter.
Masalah lain, dibutuhkan pengadaan garbarata tambahan. Juga, mendesaknya perbaikan mesin X-Ray. “Saat berada disana, hanya satu mesin yang berfungsi, padahal sudah lebih dari 6 bulan mengalami kerusakan,” sebutnya.
Aji Mirni menegaskan, sederet persoalan itu perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut serius dan sesegera mungkin dari pemerintah daerah. Baik Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim demi keselamatan penerbangan.
“Masalah bandara ini berada dalam domain pemerintah daerah. Saya sangat berharap solusinya bisa segera ditemukan dan dijalankan,” paparnya.
Keselamatan dan kenyamanan penerbangan tegas Aji Mirni sangat penting. Terlebih bandara tersebut punya peran vital sebagai infrastruktur penyangga IKN Nusantara. (rls)
