SAMARINDA – Masyarakat Kaltim harus mendapat andil dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU). Kearifan lokal merupakan pondasi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penduduk asli Kaltim tak boleh “ditinggal” dalam pembangunan IKN Nusantara.
Hal itu disampaikan Husni Fahruddin, setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Laskar Kebangkitan Kutai (LKK), Senin (14/2/2022). Kehadiran LKK katanya, merupakan wadah perjuangan yang tanpa sekat suku agama dan ras serta golongan untuk kepentingan masyarakat Kaltim.
“Perjuangan kita untuk mendapat andil di IKN harus diperjuangkan secara komunal, jangan sampai terpecah karena kepentingan oligarki. Ruang demokrasi ini agar kita terap bersatu, tidak boleh merasa hebat sendiri,” jelas pria yang kerap disapa Ayub tersebut, Senin (14/2/2022).
Ia juga mendorong keterlibatan tokoh-tokoh asli Kalimantan dalam segala bidang dalam IKN kelak. Tak luput ia meminta seluruh organisasi masyarakat dan semua kalangan di Kaltim terus mendukung rencana pemindahan IKN dan menjaga kondusivitas di Kaltim.
“Kami ingin menunjukkan kearifan lokal harus dipandang. Masyarakat Kaltim harus menerima imbas positif dari pemindahan IKN. Kita tidak gila jabatan, yang kita mau mereka (pemerintah pusat) minta restu ke pemangku di Kaltim,” pungkasnya.
Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Sufian Agus menyambut baik kehadiran LKK. Ia berharap organisasi ini bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kaltim dan mewujudkan Kaltim aman dan damai serta sejahtera.
LKK katanya, hendaknya bersatu padu bekerjasama dan berkoordinasi baik dengan pemerintah Kaltim memperjuangkan hak masyarakat Kaltim ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan kedaulatan Kaltim serta hak yang selama ini belum terpenuhi dengan baik.
Ia meminta LKK dan seluruh elemen masyarakat Kaltim mendukung pemindahan IKN ke PPU. “Keberadaan LKK dan ormas lain hendaknya memperkokoh solidaritas, peduli dan melindungi masyarakat. Juga harus menolak tindakan provokatif dan pernyataan bernada SARA yang mencederai martabat Kaltim,” terangnya. (eky)
