SAMARINDA – Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Dr H Mahyudin, berencana segera memanggil Menteri PUPR, bahkan melaporkan langsung Presiden Joko Widodo melalui lembaganya (DPD-RI).
Ia mengaku sudah jenuh menikmati jalan rusak ketika pulang kampung ke Sangatta Kutai Timur, ditambah laporan Dinas PUPR Kaltim semakin parahnya jalan-jalan di kabupaten dan kota di Benua Etam.
“Saya minta Dinas PU lengkapi laporan jalan itu. Saya panggil menterinya, kalau perlu langsung menghadap Bapak Presiden,” kata Mahyudin saat pertemuan di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (31/1/2022) lalu, dalam rangka membahas peluang, tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltim.
Senator dapil Kaltim yang datang ke Kaltim bersama rombongan ini mengakui jalan-jalan umum selama ini kerap dilalui kendaraan pengangkut alat berat yang tonasenya melebihi kapasitas jalan itu sendiri.
“Jalan kita ini rusak memang beban jalannya berat. Tonasenya rata-rata di atas 10 ton, padahal jalan kita maksimal 8 ton,” sebutnya.
Namun demikian, Mahyudin tidak ingin menyalahkan pengguna jalan yang terlalu berat, tapi selayaknya jalannya yang dikuati dan Kaltim berhak memiliki jalan kuat minimal berkapasitas 35 ton.
Dia mencontohkan jalan-jalan di Jakarta yang bertingkat-tingkat, sampai ke Bandung, bahkan jalan berlapis-lapis, alat berat semuanya naik dan semuanya bisa.
Kedepannya, Mahyudin meminta agar membangun jalan konkret semua, pakai tulangan kekuatan 35 tonase. Dan, mantan Waka MPRRI ini meminta pemerintah daerah menolak jika dikasih jalan biasa atau aspal (kelas A atau B).
“Jangan mau dikasih aspal campur-campur itu, tidak kuat, sebentar aja runtuh lagi,” tegasnya dihadapan para pejabat dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim yang dipimpin Karo Adbang Lisa Hasliana.
Kembali mantan politisi Partai Partai menyatakan tidak ingin menyalahkan truk CPO, truk batubara atau pun angkutan alat berat lainnya.
“Yang salah itu jalannya tidak kuat, itu masalahnya. Tolak kalau pusat kasih jalan tahu (aspal),” ungkapnya.
Jalan-jalan berlubang dan banyak mengalami kerusakan parah, akibatnya menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, arus barang dan jasa terhambat, serta distribusi bahan pokok terisolir, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi.
“Padahal, kondisi jalan mengindikasikan ekonomi yang terus bergerak dan pulih. Ini harus segera disikapi. Kita tidak meributi kewenangan jalan ditarik ke pusat, tapi bagaimana tanggungjawab pusat bagi Kaltim yang sudah setia dan terus taat berkontribusi untuk NKRI,” pungkas Mahyudin seraya membagikan contact personnya kepada seluruh pimpinan OPD yang hadir. (hms/mk)
