BONTANG – Wakil Walikota Bontang Najirah mengikuti rapat kerja yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (24/01/22) di Ruang Rapat Command Center Diskominfo Bontang. Kegiatan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini untuk evaluasi program strategi pemerintah daerah, yang menekankan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan.
“Beberapa waktu lalu, beberapa kolega kita di tahun 20222 awal terkena masalah hukum diantaranya adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ini perlu menjadi perhatian, karena akan berdampak pada sistem pemerintahan. Termasuk kepercayaan publik pada pemerintah, baik pusat maupun di daerah-daerah,” ucap Tito mengawali jalannya rapat.
Turut hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Firli Bahuri menyampaikan hasil survei yang dilakukan KPK dalam penilaian integritas, dalam memetakan sebaran risiko korupsi. Hasil survei mengungkapkan 99 persen instansi berisiko melakukan penyalahgunaan fasilitas kantor, 100 persen dalam pengadaan barang dan jasa, 99 persen dalam promosi/mutasi jabatan, 98 persen dalam suap/gratifikasi, dan 99 persen dalam intervensi.
Sementara Kepala LKPP Azwar Anas menyebutkan, pihaknya tengah melakukan terobosan, dalam upaya meningkatkan transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue.
Wawali Bontang Najirah didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Amirudin, meminta agar OPD di Kota Bontang taat pada peraturan. “Saya minta kepada OPD yang ada untuk menjalankan sesuai peraturan yang ada. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti korupsi,” ujarnya. (kmf/rose/adv)
