SAMARINDA – Kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dinilai gagal. Banyak program pembangunan Pemprov Kaltim yang berjalan “setengah matang”. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu mengatakan, banyak program peninggalan pemerintahan era Awang Faroek Ishak selaku gubernur Kaltim sebelumnya, yang tak ditindaklanjuti secara serius oleh Isran Noor.
Salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang tak jelas pengembangannya karena tak kunjung mendapatkan investor. Begitu pula rencana pembangunan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan – Penajam Paser Utara, yang masih terkendala masalah pembebasan lahan.
“Kami pernah anggarkan kurang lebih Rp 100 miliar tahun 2019 untuk pembebasan lahan jalan penghubung, tapi serapannya rendah. Masa sudah 2 tahun belum klir sampai sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut legislator yang kerap disapa Udin ini mengatakan, pemerintahan Isran-Hadi sebaiknya perlu melakukan pembangunan “simbolis” yang manfaatnya dapat dirasakan hingga keduanya tak lagi memimpin Benua Etam. “Sekarang siapa yang bilang kalau Isran-Hadi berhasil? Kalau saya bilang Isran-Hadi adalah pemerintahan yang gagal,” tegasnya.
Syafruddin juga menyoal Pemprov Kaltim yang justru memilih membangun gedung-gedung mewah yang penyelesaiannya juga molor. Menurutnya ketimbangan membangun gedung baru, lebih baik bangunan gedung yang sudah ada direnovasi agar dapat dimanfaatkan lebih baik.
“Banyak itu gedung Convention Hall, Stadion Utama Palaran dan Stadion Madya Sempaja. Malah bangun gedung baru, itu juga belum selesai. Kalau RS Mata sama RS Korpri ok lah, tapi yang lainnya? Kaltim ini satu dari sepuluh Pemprov yang serapan anggarannya rendah,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menilai lebih bijak kinerja Pemrpov Kaltim yang dinahkodai Isran-Hadi. Menurutnya banyak indikator dan faktor yang harus diperhitungkan terkait kepemimpinan Isran-Hadi.
“Tidak bisa menilai gagal dari sudut pandang itu kan kita harus bijak menilai kenapa bisa telat. Bisa jadi cuaca misal, sehingga tidak terlaksana proyek atau bisa jadi perencanaan kurang matang atau keterlambatan lelang. Keterlambatan lelang bisa jadi ada ketentuan pemerintah pusat tidak bisa diganggu gugat. Adapun kemudian faktor penghambat dituntaskan,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut. (eky)
