JAKARTA — Aktivis 98 sekaligus mantan Ketua Umum PP KAMMI 2008, Rahman Toha, mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyalahgunakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurut Rahman, MBG merupakan program kerakyatan yang lahir dari komitmen negara membantu masyarakat kecil, terutama anak-anak Indonesia agar mendapatkan akses gizi yang layak demi menunjang masa depan generasi bangsa.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu program kerakyatan terbesar yang lahir dari keinginan kuat negara untuk membantu rakyat kecil. Utamanya untuk anak-anak Indonesia agar memperoleh asupan gizi yang layak,” kata Rahman dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Ia menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan alat mencari keuntungan dengan memanfaatkan kedekatan terhadap kekuasaan, termasuk melalui praktik permainan proyek, broker anggaran, hingga jual beli pengaruh di lapangan.
“Karena itu, kepada para pejabat terkait, aparat pelaksana, pengelola program, vendor, yayasan, mitra kerja, hingga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam MBG, jangan menjadikan program kerakyatan pemerintah ini sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Jangan memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk bermain proyek, menjual pengaruh, atau mencari rente atas nama program rakyat,” ujarnya.
Rahman menilai pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang luas kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari UMKM, koperasi, pengusaha lokal, yayasan sosial, hingga pelaku katering daerah.
Namun di sisi lain, ia mengaku mulai melihat adanya berbagai indikasi penyimpangan di lapangan, seperti jual beli titik dapur MBG, kemunculan yayasan dadakan, permainan vendor, hingga oknum yang mengaku dekat dengan pejabat demi mendapatkan proyek tertentu.
“Belakangan mulai muncul berbagai catatan penyimpangan yang dilakukan oknum di lapangan. Misalnya penyimpangan jual beli titik dapur MBG, munculnya broker proyek, yayasan dadakan, permainan vendor, hingga oknum yang mengaku dekat dengan kekuasaan untuk memperoleh akses tertentu. Fenomena seperti ini sangat berbahaya, dan harus diantisipasi hingga tindakan hukum yang tegas,” tegasnya.
Rahman menilai praktik semacam itu berpotensi merusak tata kelola program sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Presiden.
“Sikap kita tegas. Program rakyat seperti MBG, jangan dijadikan bancakan,” katanya.
Ia juga menyoroti mulai munculnya persoalan kualitas makanan di sejumlah tempat, seperti dugaan makanan basi, bahan pangan yang tidak layak, hingga pengurangan kualitas menu demi mengejar keuntungan lebih besar.
“Kalau hal seperti ini dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tetapi juga kesehatan anak-anak Indonesia,” ucap Rahman.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menjadikan program MBG sebagai ladang rente dan permainan proyek.
Rahman menambahkan pengawasan terhadap program MBG perlu diperkuat dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, penunjukan vendor, pembangunan dapur, hingga laporan administrasi agar tetap transparan dan dapat diawasi publik.
Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R
