SAMARINDA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menegaskan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk kabupaten/kota, khususnya Samarinda, tetap harus berjalan pada 2027.
Menurutnya, bankeu merupakan instrumen penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan rapat dengar pendapat tidak berhenti di meja perencanaan.
Ia menyebut seluruh usulan masyarakat yang masuk melalui DPRD telah dituangkan dalam kamus usulan dan sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi.
“Pastinya dong, kita tetap meminta pemerintah provinsi dalam hal ini juga Pak Gubernur supaya bantuan keuangan tetap bisa berjalan di 2027,” ujar Nanda saat diwawancarai di Samarinda, Kamis (9/4/2026).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Samarinda, Ananda mengatakan kebutuhan warga kota masih didominasi persoalan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Seluruhnya, kata dia, sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Timur.
Ia menilai kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda, apalagi di tengah kondisi fiskal daerah yang ikut tertekan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ya pastinya semuanya kekurangan lah, karena dana transfernya kan dipangkas,” katanya.
Dalam situasi itu, Ananda menilai pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dituntut lebih kreatif menggali pendapatan asli daerah agar program prioritas tetap berjalan.
Menurut dia, pembahasan terkait bankeu masih menunggu pemetaan lanjutan dari pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi dengan tahapan pelaksanaan RPJMD 2027 yang memasuki tahun ketiga masa pemerintahan.
Ananda juga menegaskan, usulan yang dibawa DPRD bukan sekadar daftar program administratif, melainkan hasil serapan langsung dari masyarakat di tingkat bawah.
“Karena kan kita DPR itu turun ke dapil pada saat reses. Jadi yang dibawa, yang disampaikan itu adalah aspirasi masyarakat, hasil serapan dari akar rumput, betul-betul kebutuhan masyarakat, bottom up,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Ia memastikan fraksinya akan tetap bersuara agar kebutuhan warga, terutama di Samarinda, tetap mendapat ruang dalam kebijakan anggaran daerah.
“PDI tetap sikapnya untuk membela rakyat. Kita terus bersuara,” tutupnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
