SANGATTA – Secara mendadak, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur (Kutim) menggelar tes urine, Kamis (2/12/2012). Sasaran tes urine ini adalah aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kerja kotrak daerah (TK2D) yang bekerja di lingkungan BPKAD Pemkab Kutim.
“Kami tidak melakukan sosialisasi sebelumnya kepada ASN maupun TK2D jika hari ini akan ada tes urine. Jadi sifatnya silent (diam-diam),” beber Kepala BPKAD Kutim, Teddy Febrian di sela-sela acara.
Teddy menyebutkan, sebanyak 51 ASN dan 82 TK2D menjalani tes urine. Inspeksi mendadak ini langsung dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kutim bersama Satresnarkoba Polres Kutim.
Teddy mengungkapkan, BPKAD Kutim merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga memerlukan orang-orang yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia ingin memastikan kondisi seluruh pegawai dilingkungan BPKAD bebas dari narkoba.
“Alhamdulilah pegawai yang hari ini masuk kerja kurang lebih 90 persen, 10 persen sisanya sedang izin sakit dan melakukan perjalanan dinas, kalau bisa nanti yang 10 persen kita susulkan melalui koordinasi BNN Kutim, agar benar-benar clean,” ujar Teddy yang mantan Kabag Umum Setkab tersebut.
Total pegawai yang telah menjalani tes urine untuk hari ini sebanyak 133 orang. Ia berharap hasil tes urine ini dapat terdeteksi secara pasti. Sehingga semua ASN maupun TK2D bisa secara jelas dinyatakan bebas narkoba.
Sementara itu, Ketua Harian BNK Kutim Sarwono Hidayat menyampaikan, BPKAD menjadi OPD pertama yang melakukan tes urine, untuk kemudian dilanjutkan OPD lain. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menanggulangi penyebaran narkotika sejak dini.
Wujud keberlanjutan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kutim. “Akan ada tindak lanjut setelah hasil tes urine keluar. Jika hasilnya negatif berarti pegawai tersebut bebas, namun jika positif maka akan kami serahkan ke Satresnarkoba Polres Kutim,” bebernya.
Kepala Satresnarkoba Polres Kutim, AKP Darwis Yusuf menambahkan, pegawai yang positif merupakan pengguna atau korban narkoba, nantinya akan ditindaklanjuti sesuai teknik penyelidikan dari Satresnarkoba. “Akan ditindaklanjuti kapan menggunakannya dan merupakan bagian penyelidikan kami,” tandasnya.
Adapun dipilihnya sasaran tes urine pada pegawai lingkungan pemerintah, lantaran berdasarkan hasil penangkapan korban pengguna narkoba, ada beberapa yang berasal dari tenaga honorer pemerintah. “Ada sekitar 50 persen dari jumlah keseluruhan penangkapan itu adalah tenaga honorer,” tandasnya. (ref)
