SAMARINDA- DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim menyetujui APBD Kaltim Tahun Anggaran 2022 senilai Rp 11,501 triliun. Rinciannya, pendapatan direncanakan sebesar Rp 10,86 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 6,58 triliun. Pendapatan transfer sebesar Rp 4,263 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,589 miliar, serta belanja daerah sebesar Rp 11,501 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Muhammad Sa’bani mengatakan, APBD Tahun 2022 diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memberdayakan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, serta mampu menjawab berbagai tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan yang telah disepakati guna mewujudkan Kaltim yang berdaulat.
Selanjutnya, tambah Sa’bani, rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disetujui akan disampaikan kepada Kemendagri untuk dievaluasi.
“Saya percaya kerja sama pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim yang telah terjalin baik ini dapat memberikan momentum yang kuat, dan menjadi modal dasar bersama mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan,” terang Sa’bani.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPKm engapresiasi rencana pendapatan daerah dimana PAD lebih besar daripada dana transfer ke daerah. Makmur juga menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kaltim ataupun Wakilnya pada pembahasan rancangan APBD Kaltim 2022 hingga diketuknya APBD Kaltim.
“Ini perlu diapresiasi, PAD lebih besar dari dana transfer pusat, Kaltim akan semakin mandiri dalam pembangunan. Ada beberapa catatan yang kami harapkan masalah kehadiran, tapi kami tahu gubernur ada kewajiban ditempat lain,” ungkap politisi Golkar tersebut.
Selain itu, Makmur turut menyampaikan terkait sinkronisasi program DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim. Termasuk pokok pikiran (pokir) yang harus dipahami bersama.
“TAPD- Banggar kita sinkronkan. Pokir secara keseluruhan semuanya. Ada yang perlu dan ada yang tidak perlu kita sinkronkan,” tutupnya.(eky)
