SAMARINDA – Nama Gubernur Kaltim Isran Noor disebut-sebut berniat mengikuti Pemilihan Presiden 2024. Sebuah forum bahkan telah siap mendeklarasikan pencalonan presiden tersebut walaupun akhirnya tertunda. Isran Noor memilih berkelakar menanggapi informasi itu.
Ditemui kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com pada Senin (29/11/2021), Isran mengaku, telah melarang pendeklarasian dirinya sebagai calon presiden. Langkah tersebut diambil karena beberapa pertimbangan strategis. Di antaranya menjaga kondusivitas daerah dan masyarakat. kaltimkece.id kemudian bertanya, benarkah Isran ingin mengikuti pemilihan presiden?
“Tunggu aja gempa bumi, terus kalian semua mati, baru peluang saya besar (menjadi presiden). Kalau kalian semua (masih) hidup, masih berat (peluangnya),” kelakarnya.
Tanggapan Isran ini bermula pada Selasa, 23 November 2021, pukul 08.00 Wita. Pekan lalu itu, beredar undangan deklarasi pencapresan Gubernur Isran via aplikasi perpesanan. Acara tersebut akan diadakan di sebuah hotel berbintang di Jalan Pahlawan, Samarinda. Pengundangnya adalah Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB).
Ketua FRKB, Edy Sofyan, membenarkan undangan deklarasi. Akan tetapi, acara tersebut ditunda karena beberapa alasan. Satu di antaranya persoalan waktu yang dirasa tidak tepat.
“Kami masih mencari waktu yang pas. Ini ‘kan masih pandemi. Masyarakat masih sibuk. Saya sebenarnya ingin ini menjadi kejutan,” ucapnya saat dihubungi, Senin (29/11/2021).
Edy kemudian membeberkan alasan mendorong Gubernur Isran pada Pilpres 2024. Isran Noor disebut orang yang tepat mewakili aspirasi masyarakat Kaltim. Hal ini terlihat ketika Isran memperjuangkan perimbangan dana bagi hasil antara daerah dengan pusat. Ketika hal itu direalisasikan, ia menjelaskan dana APBD berpotensi meningkat dua kali lipat.
Alasan kedua adalah dari tiga wilayah yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, tidak banyak tokoh dari bagian tengah dan timur yang diusung dengan serius di pilpres. Lagipula, nama-nama yang diusung menjadi presiden selama ini tidak pernah lepas dari Pulau Jawa. Menurutnya, hal tersebut harus diubah. Kaltim sudah saatnya memiliki calon presiden.
“Nama-nama seperti Anies (Baswedan), Puan (Maharani), dan Ganjar (Pranowo), pernah tidak ada orang di daerah masing-masing yang dideklarasikan jadi capres? Coba kita tunjukkan kepada orang di sana (Pulau Jawa) bahwa kita juga mampu,” jelasnya,
Edy menambahkan, ide menyorong Isran sebagai capres murni dari organisasinya, bukan titipan. Ia mengaku, tidak pernah berkomunikasi dengan Gubernur Isran dan tidak peduli dengan hasil pilpres. Pihaknya hanya ingin mendorong kesadaran masyarakat melihat bahwa ada tokoh daerah yang bisa diusung sebagai calon presiden.
“Masalah Isran Noor berhasil atau tidak (menjadi presiden), itu urusan sidin (beliau). Saya hanya ingin masyarakat punya rasa terhadap wacana perwakilan dari daerah sendiri,” tegasnya.
Pandangan Pengamat Politik
Akademikus ilmu pemerintahan dari Universitas Mulawarman, Budiman menilai, terdapat beberapa isu yang berpotensi menghambat pencalonan Isran Noor. Isu kepentingan publik seperti penanganan tambang ilegal hingga perhatian terhadap infrastruktur Kaltim ketika Isran menjadi gubernur adalah dua di antaranya. Isran harus mampu memikirkan strategi yang tepat untuk menjawab isu-isu tersebut.
“Isu tersebut bisa menjadi senjata bagi lawan politik untuk menjegal Isran,” ucapnya.
Mengenai deklarasi pencapresan yang tertunda, Budiman memperkirakan bukannya tanpa alasan. Jika publik cermat menilai, deklarasi itu adalah strategi politik yang cantik. Ada lima hal menurut Budiman yang diperlukan calon presiden. Kelimanya yaitu ketokohan, momentum, modal finansial, kendaraan politik, dan elektabilitas.
Dalam faktor ketokohan, Gubernur Isran disebut politikus dengan figur yang kuat di Kaltim. Sosok Isran terlihat di pemerintah pusat dan tentu dikenal luas masyarakat Kaltim. Faktor ini pun diperkuat dengan aspek momentum yakni pemindahan ibu kota negara (IKN). Isran berpeluang menjadi sosok yang merepresentasikan daerah calon IKN dan Indonesia timur.
“Pemindahan IKN menjadi momentum masyarakat Kaltim mengusung kandidat. Ini salah satu kelebihannya apalagi Pak Isran pernah menjadi pelaksana tugas Ketua PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia),” ucap Budiman lewat sambungan telepon.
Aspek ketiga adalah modal finansial dan kendaraan politik. Budiman mengatakan, sudah rahasia umum bahwa Isran dikenal memiliki “isi tas”. Sementara untuk kendaraan politik, Isran telah resmi berlabuh dan menakhodai DPD Partai Nasdem Kaltim sejak 2020. Isran juga dikenal memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Isran disebut sering mendampingi Surya Paloh.
“Lagi pula, Nasdem tidak pernah menempatkan Surya Paloh sebagai calon presiden. Dalam konteks politik, ketika ketua partai tidak mencalonkan diri, tentu orang di sampingnya yang dilihat. Hal ini berbeda dengan Ganjar, contohnya. Beliau jarang bersama Megawati (ketua umum PDIP),” ungkapnya.
Terakhir adalah faktor elektabilitas. Budiman melihat, deklarasi adalah strategi ciamik. Elektabilitas berjalan beriringan dengan hasil survei. Lembaga survei pun pasti memasukkan nama calon ke daftar pemeringkatan berdasarkan aspek dikenal atau tidaknya seseorang di publik. Jika belum dikenal, bakal calon mau tidak mau harus memperkenalkan diri kepada publik.
Budiman menyarankan, jika Isran betul-betul ingin menjadi presiden, perlu deklarasi di luar Kaltim dalam waktu dekat. Hal ini untuk menciptakan persepsi publik yaitu jika orang luar saja memilih, mengapa orang Kaltim tidak. Meskipun demikian, Budiman mengingatkan adagium “Jawa adalah kunci” yang masih berlaku di pilpres. Politik kesukuan masih kental di Indonesia. Jika dilihat secara rasional, Budiman memprediksi, target Isran sesungguhnya adalah wakil presiden. (kk)
