Antisipasi Lonjakan Harga, BI dan Pemkab PPU Sinergi Kendalikan Inflasi

PENAJAM PASER UTARA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Kalimantan Timur, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan pangan saat Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Koordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) setempat diperkuat melalui sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi di Penajam Paser Utara seperti dikutip dari Antara, Sabtu (21/2/2026).

Ia menyebutkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, garam, gula, daging sapi dan daging ayam, mendapat perhatian.

Kemudian ikan, telur, susu, bawang merah dan bawang putih, cabai, juga kedelai.

Koordinasi dengan TPID diperlukan untuk memastikan barang-barang tersebut selalu mudah didapat masyarakat dan harganya terjangkau. Artinya distribusi lancar dan jumlah barang cukup, sehingga harganya terjangkau.

Kantor Perwakilan BI Balikpapan terus memperkuat kapasitas TPID melalui koordinasi dan pelatihan intensif agar kebijakan pengendalian inflasi lebih responsif terhadap dinamika pasar.

TPID memiliki peranan strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok melalui penguatan kemitraan daerah, termasuk kerja sama badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor pangan guna mengantisipasi pasokan dari luar Kalimantan.

“BI Balikpapan juga lakukan koordinasi dengan Kota Pemerintah Kabupaten Paser dan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai wilayah kerja,” kata Robi Ariadi.

Sementara itu Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor mengatakan saat bulan puasa dan lebaran sering terjadi lonjakan permintaan bahan pokok yang berdampak pada kenaikan harga.

Menghadapi kondisi itu diperlukan langkah konkret dan sinergi lintas daerah bersama BI menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.

TPID Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi berbasis pada aspek keterjangkauan harga, di antaranya dengan mengadakan pasar murah.

“Pemerintah kabupaten juga melakukan upaya kemandirian pangan melalui pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan petani dan nelayan lokal,” kata Mudyat Noor. (ANT/MK)
 
Oleh : Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Agus Salim

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.