SAMARINDA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno di Kalimantan Timur, kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah mulai bermunculan. Salah satunya disampaikan Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan, Andi Akmal, yang menyoroti pengadaan mobil dinas pimpinan dengan nilai anggaran mencapai Rp8,5 miliar.
Menurut Andi, kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah kondisi ekonomi yang dinilai menuntut kehati-hatian serta empati sosial dari para pemimpin daerah.
Ia menilai, saat pelayanan dasar masih membutuhkan perhatian dan infrastruktur di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merata, pengadaan kendaraan dinas bernilai besar terkesan kontras dengan semangat efisiensi anggaran.
“Publik mempertanyakan urgensinya. Apa manfaat langsungnya bagi masyarakat Kalimantan Timur?” ujar Andi dalam pernyataan tertulisnya.
Ia juga menyinggung Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja pemerintah yang mendorong pemangkasan pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pengadaan mobil dinas dinilai tidak sejalan dengan arus utama tata kelola pemerintahan yang lebih mengutamakan efektivitas dan keberpihakan anggaran.
Andi menegaskan, Kalimantan Timur bukan hanya soal pembangunan fisik maupun simbol kemewahan jabatan, melainkan tentang keadilan anggaran dan keberanian menempatkan prioritas sesuai kebutuhan rakyat.
“Satu tahun adalah momentum evaluasi, bukan sekadar perayaan tanpa refleksi. Jika ingin dicatat sebagai kepemimpinan yang berpihak, maka suara publik perlu didengar,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk kebencian, melainkan peringatan agar arah kebijakan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
