UJOH BILANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Stephanus Madang, mewakili Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah dan Peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi (Rakorwil dan Katalis I) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 Wilayah Kalimantan, di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Satgas P2DD tersebut bertujuan memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kapasitas dan literasi digital aparatur. Forum ini juga menjadi bagian dari rangkaian Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships 2026).
Sejumlah agenda strategis dibahas, antara lain sosialisasi kriteria evaluasi kinerja TP2DD Tahun 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah dan integrasi SIPD-SNAP, serta kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal dan jaringan di daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Asisten Deputi Kemenko Perekonomian sekaligus Kepala Tim Sekretariat P2DD Puji Gunawan, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia M. Firdauz Muttaqin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan, serta sejumlah sekretaris daerah dan perwakilan instansi terkait.
Dalam keterangannya, Stephanus mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi dan penguatan kinerja Satgas P2DD, khususnya bagi daerah di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur.
“Ke depan kita perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di tingkat kabupaten. Banyak hal yang sudah dilakukan, namun belum seluruhnya terlaporkan atau terdokumentasi dengan baik ke kementerian, sehingga tidak tercatat dan tidak terevaluasi secara maksimal,” ujarnya.
Ia mengakui, secara internal Mahakam Ulu masih membutuhkan pembenahan, baik dari aspek proses, output, maupun outcome dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah.
Menurutnya, sejumlah langkah konkret sejatinya telah dilakukan perangkat daerah teknis, seperti penguatan jaringan telekomunikasi melalui layanan satelit Starlink pada tahun lalu, serta pengembangan berbagai aplikasi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Upaya itu sudah kita laksanakan, hanya saja mungkin belum seluruhnya terlaporkan atau belum terinput dengan baik, sehingga tidak tercatat di kementerian,” katanya.
Stephanus menegaskan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan guna memastikan berbagai program digitalisasi terstruktur dalam perencanaan dan penganggaran.
Ia menambahkan, struktur Tim P2DD Kabupaten Mahakam Ulu telah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati dan melibatkan seluruh OPD terkait. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi internal untuk mengimplementasikan roadmap yang telah disusun.
“Dengan begitu, program dan kegiatan di masing-masing OPD dapat terpetakan dengan jelas apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang akan dilaksanakan ke depan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap penguatan koordinasi dan pelaporan tersebut dapat meningkatkan capaian digitalisasi transaksi daerah sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien.
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha R
