SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menginisiasi pembangunan Waterfront dan Riverside Road sebagai solusi strategis untuk mengurai kemacetan di Kota Samarinda. Proyek tersebut masuk dalam daftar lima program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2029.
Rencana pembangunan ini menyasar kawasan Selili hingga Jembatan Mahkota 2, Samarinda, yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan utama. Selain berfungsi sebagai ruang tepi sungai, waterfront juga dirancang sebagai jalur lalu lintas alternatif yang terintegrasi.
“Waterfront itu sebenarnya bagian dari beberapa kegiatan kita, tetapi baru kita planning-kan mudah-mudahan nanti APBD kita, terutama PAD mampu membangun itu,” ujarnya, Jum’at (9/1/2025).
Proyek ini dirancang tidak hanya sebagai ruang tepi sungai, tetapi juga jalur lalu lintas yang terintegrasi. Rudy menilai, keterbatasan ruang darat di pusat kota membuat Samarinda membutuhkan solusi di luar pola konvensional.
“Kita butuh alternatif untuk memecah kemacetan. Salah satunya dengan memanfaatkan koridor Sungai Mahakam,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, konsep serupa juga akan diterapkan di Balikpapan. Proyek ini direncanakan membentang dari kawasan bandara hingga Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, terutama pada jam sibuk dan hari libur.
“Balikpapan juga demikian, kami berharap dari bandara keluar sampai ke Monumen dapat bisa memecahkan masalah kemacetan,” imbuhnya.
Bukan tanpa sebab, kedua kota ini dipilih agar wajah Kalimantan Timur dapat selaras dan menyongsong pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Rudy Mas’ud memastikan lonjakan mobilitas ke depan tidak berujung pada kemacetan baru di kota-kota penyangga IKN.
“Jangan sampai nanti macetnya Jakarta pindah ke Balikpapan atau ke Kalimantan Timur,” katanya.
Namun, proyek tersebut tentunya menghadapi tantangan besar dari segi anggaran. Kondisi fiskal daerah yang pas-pasan membuat pemerintah memerlukan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proyek tersebut dapat terealisasi.
“Kita tunggu PAD kita berapa, dan bisa sesuai dengan target, karena target tahun ini adalah 7 triliun. Mudah-mudahan bisa melampaui daripada 7 triliun itu untuk PAD Kaltim,” jelasnya.
“Oleh karena itu seluruh masyarakat Kalimantan Timur, para pengusaha, pemerintah daerah, mari kita sama-sama membangun Kaltim,” tambahnya.
Saat ditanya terkait proyeksi anggaran, Orang Nomor Satu di Benua Etam ini mengungkapkan bahwa untuk Kota Samarinda membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun, dan Kota Balikpapan Rp5 triliun.
“Anggarannya masih dalam perencanaan, tetapi mungkin prediksi kami, untuk yang di Samarinda mungkin kita perlu sekitar 2 triliun, dan untuk yang di Balikpapan sendiri mungkin kita prediksikan sekitar 5 triliun,” ungkapnya.
Bukan sekadar rencana dadakan, proyek ini lahir dari tinjauan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada saat menyusuri alur Sungai Mahakam, tepat 22 hari setelah dilantik.
Dari tinjauan lapangan itulah muncul ide memanfaatkan badan sungai sebagai koridor transportasi baru untuk mengurai kemacetan Kota Samarinda.
Saat ini, studi kelayakan proyek masih berlangsung. Rudy menyebut kewenangan pengelolaan sungai berada di pemerintah provinsi, namun koordinasi dengan pemerintah kota tetap dilakukan agar pembangunan sejalan dengan rencana penataan kota.
“Proyek ini kebetulan menjadi wewenang kami (Pemprov Kaltim) karena dibangun di Sungai Mahakam. Tapi tentu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Nicha R
