SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) berkomitmen mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2021. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan Pemkab sedang menyusun rencana kerja guna percepatan pertumbuhan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Kami targetkan tahun ini Kutai Timur bisa mencapai UHC. Kami target akhir tahun 2021 bisa tercapai atau paling tidak awal tahun 2022,” kata Ardiansyah usai melakukan pembahasan Nota Kesepakatan antara Pemkab Kutim dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kamis (11/11/2021).
Orang nomor satu Kutim itu menyampaikan nota kesepakatan antara Pemkab Kutim dengan BPJS tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional untuk memudahkan masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN untuk mengurusnya. Karena masa aktivasi kartu BPJS kurang lebih dua pekan baru bisa digunakan. Namun bila Kutim sudah UHC, pengurusan kartu BPJS bisa sehari.
“Saat ini kami (Pemkab Kutim, Red.) ingin mengejar UHC untuk masyarakat Kutim. Karena selama ini, banyak keluhan dari masyarakat terkait lamanya pengurusan jaminan kesehatan. Sebab ketika sakit baru mendaftar. Ini tidak bisa segera digunakan, harus menunggu lagi. Nah ketika kita sudah resmikan UHC maka kartu BPJS bisa berlaku saat itu juga,” papar Ardiansyah.
Lebih lanjut politisi PKS itu menambahkan, saat ini Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menyediakan dana yang setara untuk membiayai 12 ribu orang. Ia pun berharap masyarakat Kutim yang belum tercover dalam program JKN bisa terdaftar akhir 2021 ini.
Ia mengakui, selalu berkoordinasi dengan Dinkes untuk membantu masyarakat yang kesulitan melengkapi kebutuhan administratif yang dibutuhkan.
Sementara itu, Kepala cabang BPJS Kabupaten Kutim, Ika Irawati juga mengakui Pemkab Kutim akan terus memperpanjang kerja sama terkait JKN demi kepentingan masyarakat Kutim. Ika mengatakan, pihaknya selaras dengan keinginan Bupati terkait JKN bagi masyarakat Kutim. Serta untuk mencapai UHC secepatnya.
“Kalau bisa ya bulan Desember ini. Paling lama Januari 2022. Karena ini (UHC, Red.) bakal memudahkan masyarakat dan sejalan dengan program kerja Bupati untuk memberikan pengobatan yang gratis atau tidak mahal terhadap semua,” terangnya.
Untuk diketahui, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. (ref/adv)
