SANGATTA – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kutai Timur (Kutim) diharapkan bisa menemukan akar pemasalahan dan strategi untuk mengatasi kemiskinan di Kutim. Untuk dapat melakukan tersebut diperlukan data kemiskinan yang akurat. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang saat membuka rapat koordinasi TKPKD di Kantor Bappeda Kutim, Rabu (10/11/2021).
“Melalui rapat koordinasi ini kita sampaikan data indeks kesejahteraan dan kemiskinan warga, kita cari akar masalah dan kita bahas strategi dalam menanggulanginya agar kemiskinan Kutim berkurang, kesejahteraan meningkat,” ujar Kasmidi Bulang dalam rapat untuk mempererat komunikasi dan koordinasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kutim itu.
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang didampingi Kepala Bappeda Kutim Suprihanto dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim Junaedi. Peserta rapat adalah para kepala SKPD yang tergabung dalam TKPKD Kutim, di antaranya Bappeda, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, BPS, dan camat di Kutim.
Orang nomor dua Kutim itu menyampaikan sebelum melakukan aksi penanggulangan kemiskinan, ia ingin memastikan data yang akurat. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa laporan dari pusat, Kutim masuk kemiskinan ekstrem. Sebelum kita bahas strategi penanggulangan harus sinkronkan data dulu,” papar pria yang akrab disapa KB itu.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) pada Juli 2021, terdapat 145.351 jiwa warga miskin di Kutim. Jumlah ini melonjak tajam dari DTKS tahun 2020 yang mencatat jumlah penduduk miskin di Kutim terdapat sebanyak 88.230 jiwa.
“Karena itu perlu dilakukan validasi ulang. Kita ingin masyarakat yang memang sangat miskin di Kutim bisa mendapatkan bantuan secara penuh dari pemerintah. Untuk itu akan didata ulang, kita akan melakukan rapat kembali mengundang camat, kades hingga perusahaan. Sehingga bila ada warga di wilayah ring perusahaan yang miskin, wajib dibantu atau diberikan pekerjaan,” ujarnya. (ref/adv)
