SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang menyebut jumlah warga miskin ekstrim di daerahnya tak lebih dari 26 ribu orang. Oleh karenanya, dia memprotes angka kemiskinan yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang jumlahnya sebanyak 105 ribu.
Bantahan tersebut diungkapkan Kasmidi saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2021, yang dihadirinya secara virtual di Kantor Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Diskominfo-Perstik), Kamis (4/11/2021).
Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Supriyoga Hadi mengatakan, angka kemiskinan di Kutim cukup tinggi yakni 105 ribu warga miskin. Hal ini membuat Kutim masuk dalam daftar 212 kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K).
“Sesuai data terbaru, ada 26 ribuan masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem,” kata Kasmidi, menanggapi data Kemendagri tersebut. Kasmidi yang menjadi Ketua TKPK Kutim bahkan menyebut, data yang disampaikan pihak Kemendagri mengenai angka kemiskinan di Kutim sangat berlebihan.
“Tidak dipungkiri terkait angka kemiskinan. Setiap daerah pasti ada orang miskin, termasuk Kutim. Tapi, alhamdulillah setelah dikoreksi, Kemendagri mau merevisi data tersebut,” ucapnya.
Pasalnya, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik ( BPS) Kutim, ternyata orang miskin di Kutim memang 26 ribuan. Kendati demikian, persoalan kemiskinan memang menjadi masalah yang mesti diselesaikan.
“Pemkab melalui Tim Koordinasi Percepatan Kemiskinan (TKPK) akan segera melaksanakan rapat internal daerah. Untuk memvalidasi data kemiskinan yang ada di Kutim,” tegasnya. Pihaknya akan melibatkan BPS untuk penyatuan data. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Setelah tim menyusun data akurat, maka kami langsung menentukan target warga miskin yang akan dibantu,” tutupnya. (Ref/adv)
