TENGGARONG – Tekanan fiskal tengah menghantam keuangan daerah Kutai Kartanegara (Kukar) setelah adanya pemangkasan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH). Meski demikian, DPRD Kukar menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar tidak perlu cemas soal tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), karena hak tersebut dipastikan tetap dipertahankan.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengungkapkan bahwa pemotongan DBH membuat ruang fiskal Kukar tahun depan jauh lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tengah situasi yang berat ini, DPRD memilih menempatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu prioritas utama dalam pembahasan anggaran.
“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tapi kita justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian. Itu pemotongan sekitar 76 persen. Tapi kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” tegasnya usai rapat bersama OPD di Ruang Banmus DPRD Kukar.
Andi Faisal menyampaikan, di sejumlah daerah lain, penyesuaian anggaran sudah berimbas pada pemangkasan TPP ASN. Namun, menurutnya, Kukar masih memiliki kemampuan menjaga stabilitas selama pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati, efisien, dan berpihak pada sektor prioritas.
“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan jadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja dengan maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” ujarnya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri dan Wabup Kukar, Rendi Solihin, yang dinilainya konsisten menjaga komitmen pada kesejahteraan ASN meski APBD Kukar turun drastis, dari kisaran Rp 12 triliun menjadi sekitar Rp 4–5 triliun.
“Situasi ini pahit bagi kita semua, tapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” katanya.
Andi Faisal menekankan, ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, menjaga TPP bukan semata soal tunjangan, tapi juga berkaitan dengan stabilitas kinerja birokrasi dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia pun mengingatkan ASN agar tidak mudah terpengaruh berbagai isu liar soal pemotongan TPP yang beredar di media sosial. “Semangat saja, tetap bekerja baik. Kukar ini daerah kuat, kita punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, Insya Allah aman,” ujarnya.
Lebih jauh, Komisi IV memastikan akan mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Fokusnya, menjaga pos belanja wajib seperti gaji dan tunjangan ASN agar tidak terganggu, sekaligus memastikan program pelayanan publik tetap berjalan.
“Kita jaga bareng-bareng. Karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
